Minggu 01 September 2019, 23:10 WIB

Sikapi Isu Demo Susulan, Gubernur Papua Barat Minta tidak Anarkis

Antara | Nusantara
Sikapi Isu Demo Susulan, Gubernur Papua Barat Minta tidak Anarkis

ANTARA
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan

 

MENYIKAPI isu beredar terkait demonstrasi susulan yang akan berlangsung di Manokwari pada Senin (2/9) besok, Kepala Suku Besar Arfak Dominggus Mandacan menekankan massa agar tidak bertindak anarkis.

Pada jumpa pers di Manokwari, Minggu (1/9) malam, Gubernur Papua Barat ini mengaku sudah mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam rapat rencana aksi tersebut.

"Demo damai boleh, tapi kalau sampai ada anarkis yang melakukan perusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah maupun milik masyarakat, pelaku siap bertanggung jawab. Proses hukum akan berjalan," ujar Kepala Suku menegaskan.  

Mandacan menjelaskan, Suku Besar Arfak adalah tuan rumah di daerah tersebut. Para pendahulu suku tersebut sudah menerima setiap suku datang untuk mendiami wilayah adat suku Arfak.

Masyarakat Suku Arfak saat ini pun, kata dia, berkomitmen untuk meneruskan peninggalan orang tua dengan menghargai dan saling menjaga
hubungan antar-suku dan pemeluk agama di daerah tersebut.

"Sebaliknya, kami minta hargai kami sebagai tuan rumah. Boleh menyampaikan aspirasi karena itu hak konstitusional, tapi jangan merusak, jangan bakar," ucapnya.


Baca juga: Gubernur Keluarkan Imbauan terkait Situasi di Papua


Ia menjelaskan, aksi pada 19 Agustus di Manokwari semula dirancang berlangsung damai. Ditengah jalanya aksi ada oknum-oknum yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan kerusuhan.  

"Aksi yang besok akan dilakukan itu pun harus diantisipasi, biasanya kalau jumlah massa besar sulit dikendalikan lalu muncul oknum yang menunggangi dengan berbagai kepentingan," ujarnya.   

"Sebagai kepala suku besar Arfak, sekali lagi saya tegaskan ya, kami sudah terima kalian dengan baik bersama dengan kami di sini. Sebaliknya kalian juga harus hargai kami, jangan lagi ada demo-demo yang merusak. Itu tidak boleh dilakukan," tegas Kepala Suku.     

Menyampaikan aspirasi tidak harus dilakukan dengan melakukan arak-arakan massa. Tuntutan bisa disampaikan langsung secara tertulis kepada Gubernur, Polda, maupun Pangdam.    

"Kita antisipasi jangan sampai ada korban jiwa, karena aksi anarkis berpotensi terjadi benturan dengan aparat keamanan. Bahkan bisa jadi benturan dengan masyarakat, jangan sampai hal itu terjadi," tukasnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More