Senin 02 September 2019, 00:40 WIB

Dilema Program Revitalisasi SMK

Tita Lestari Pengawas SMK Provinsi Jawa Barat dan Dewan Pembina Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Pusat | Opini
Dilema Program Revitalisasi SMK

MI/Duta
Opini

SAAT ini keberadaan sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Lulusan SMK dijadikan sebagai ‘kambing hitam’ penyumbang terbesar dalam pengangguran terbesar di Indonesia. 

Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2016 menyebutkan angka pengangguran SMK 11,11% dari total pengangguran terbuka sebesar 7,02 juta. Terjadinya miss match antara yang dipelajari di sekolah dan dunia usaha serta industri menjadi masalah yang sangat serius. Materi pembelajaran SMK dianggap belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sejak kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah diberikan kepada kabupaten/kota, pertumbuhan jumlah SMK meningkat pesat, tetapi belum diiringi dengan peningkatan kualitas. 

Berdasar data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), saat ini jumlah SMK mencapai sekitar 14 ribu. Sebagian besar tidak didukung ketersediaan laboratorium atau ruang praktik/bengkel, guru bersertifikasi kompetensi, dan rasio jumlah siswa dengan alat atau tempat praktik yang tak seimbang. Hasil evaluasi terhadap SMK ini ditindaklanjuti pemerintah dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Sejak diterapkan, 11 kementerian terlibat menangani SMK bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan 34 Gubernur. 

Bagaimana amanah itu dijalankan dan apa capaian yang telah diraih? Sejauh mana koordinasi dan sinkronisasi program antarkementerian yang memiliki mandat untuk mewujudkan amanah inpres itu, terutama menimbang proses revitalisasi tidak dapat dilakukan secara instan?
 

Masalah dan solusi  revitalisasi

Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital memunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya. Terdapat enam masalah dalam merevitalisasi SMK. 

Pertama, implementasi kurikulum untuk jenjang SMK masih kaku karena kurikulum yang disiapkan berbasis standar namun generik, sering gagal dipahami pelaksana kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Akibatnya, sulit untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap dipakai dunia usaha dan industri. Banyak kalangan menilai bahwa kurikulum dan silabus di SMK ditentukan sepihak oleh Kemendikbud. 

Kedua, ketersediaan dan kompetensi guru yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu pada setiap program keahlian (miss match). Ketiga, kerja sama antara SMK dan dunia usaha serta dunia industri (DU/DI) sebagai tempat praktik peserta didik belum optimal. Keempat, hasil uji kompetensi lulusan SMK belum mampu memenuhi kebutuhan DU/DI. 
Kelima, rasio peserta didik dengan alat atau ketersediaan sarana dan prasarana untuk praktik yang tak seimbang. Keenam, polemik pembiayaan SMK baik dari sisi sumber anggaran dari pemerintah maupun dari masyarakat. Contohnya, wacana ‘SMA/SMK Gratis’ yang terus didengungkan, berdampak terhadap persepsi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan khususnya di SMK. 

Lalu, apa tawaran solusinya? Sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tanggung jawab pengelolaan SMK dilakukan oleh pemerintah provinsi (pemprov), sedangkan kewenangan penyusunan kurikulum SMK berada di Kemendikbud. Dalam tataran implementasi pada tingkat satuan pendidikan harus lebih fleksibel karena menghadapi tuntutan dunia industri dan lajunya perkembangan teknologi yang sangat cepat. Refresentatif kurikulum SMK ini tercantum dalam Lampiran Permendikbud No 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk SMK, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Keempat standar itu juga dalam tataran implementasinya harus diselaraskan dengan ketentuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar kerja yang berlaku baik nasional maupun internasional. 

Kurikulum dari sembilan bidang keahlian (bidang teknologi dan rekayasa, energi dan pertambangan, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan dan pekerjaan sosial, agrobisnis dan agroteknologi, kemaritiman, bisnis dan manajemen, pariwisata, serta seni dan industri kreatif) perlu disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari setiap kementerian, BNSP dan para gubernur sehingga proses pendidikan di SMK benar-benar sesuai dengan area kompe­tensi lulusan SMK.

Terkait dengan persoalan revitalisasi guru, yakni perbaikan kompetensi guru juga menjadi tanggung jawab Kemenristek-Dikti. Kementerian itu bertugas mempercepat penyediaan guru kejuruan melalui pendidikan, penyetaraan dan pengakuan, serta mengembangkan program studi di perguruan tinggi untuk menghasilkan guru sekolah kejuruan yang bermutu. Sementara itu, solusi jangka pendek yang dilakukan Kemendikbud untuk pemenuhan kebutuhan guru produktif di SMK dilakukan melalui Program Keahlian Ganda (PKG) yang anggarannya cukup besar. 

Menurut penulis, PKG masih belum efektif dan perlu dievaluasi secara holistik dan berkelanjutan. Menimbang menghasilkan guru nonproduktif menjadi guru produktif tidak bisa dilakukan secara instan dan dengan mengandalkan pembelajaran di ‘pusat belajar’ SMK yang ditunjuk dan pembelajar­an berbasis ‘modul’. Sementara itu, solusi jangka panjang untuk mengatasi kebutuhan guru produktif di SMK, pemerintah perlu didorong melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-Rebiro) untuk memprioritaskan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) khusus untuk guru SMK produktif dari tenaga honorer di SMK dan memenuhi persyaratan kualifikasi akademik yang ditetapkan.

Persoalan DU/DI terkait erat dengan tugas Menteri Perindustrian terutama dalam meningkatkan kerja sama DU/DI yang lebih luas bagi siswa untuk melakukan praktek kerja lapangan (PKL) dan program magang bagi guru. Demikian juga mendorong industri memberikan dukungan dalam pengembangan teaching factory dan infrastrutur untuk SMK. Pada tataran implementasi di daerah, perlu dibentuk sebuah unit kerja di dinas perindustrian yang bertugas menghimpun masukan dan rekomendasi kalangan industri yang terkait dengan model pengembangan SMK berbasis industri

Pembinaan DU/DI terhadap sejumlah SMK sesuai dengan bidang keahlian perlu dipetakan agar pemerintah daerah dapat memudahan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing.

Tidak kalah pentingnya juga, tanggung jawab gubernur sesuai amanat Inpres No 9 Tahun 2016 ini adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas. Hal ini berimplikasi terhadap pembiayaan terhadap APBN dan APBD yang perlu dirumuskan secara saksama, khususnya pembiayaan pendidikan di SMK per tahun.


Tantangan

Tantangan dan masa depan SMK di masa disrupsi dan hadir­nya revolusi industri 4.0 semakin berat. Proses pembelajaran di SMK harus berbasis aktivitas secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Selain itu, proses pembelajaran juga memberikan ruang untuk berkembangnya keterampilan abad ke-21, yaitu kreatif, inovatif, berfikir kritis, pemecahan masalah, kolaboratif, dan komunikatif untuk menyongsong era revolusi industri 4.0, dan tantangan masa yang akan datang. Era ini dikenal juga dengan fenomena disruptif innovation yang menekankan pada pola ekonomi digital, kecerdasan buatan, big data, dan robotik. Pendidikan kejuruan penting memberikan kontribusi dalam mempersiapkan SDM yang terampil dan memiliki daya saing tinggi. 
Pendidikan kejuruan memiliki tujuan men­cetak SDM lulusan SMK yang berkompeten yang siap terjun ke dunia industri serta memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Lulusan dengan kompetensi dasar, yakni beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kebangsaan dan cinta Tanah Air, serta berkarak­ter pribadi dan sosial. Selain itu, kompetensi literasi, sehat jasmani dan rohani kreativitas, estetika, serta kemampuan teknis dan kewirausahaan. 

Upaya yang dilakukan Kemendikbud saat ini semoga dapat berjalan sinergi dengan keterlibatan semua pemangku kebijakan yang terlibat. Upaya yang dilakukan dalam ruang lingkup materi di SMK dilakukan dengan cara memperkuat kemampuan adaptif yang meliputi kemampuan matematika terapan dan sains terap­an, memperkuat kemampuan berwirausaha, memperkuat kemampuan menggunakan berbahasa nasional dan internasional, serta pendekatan pembelajaran berbasis industri (teaching factory) merupakan alternatif solusi agar penerimaan lulusan SMK di dunia kerja atau industri semakin meningkat terutama dalam mengatasi jumlah pengangguran di Republik tercinta.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More