Senin 02 September 2019, 00:20 WIB

Diskon Rokok, Rp1,73 T Bisa Hilang

MI | Ekonomi
Diskon Rokok, Rp1,73 T Bisa Hilang

Dok. MI
Buruh pabrik rokok

 

KEBIJAKAN diskon rokok yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai No 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp1,73 triliun.

Hal ini berdasarkan hasil studi Institute for Development of Economic and Finance (Indef) pada 2018. “Rinciannya, pajak penghasilan dari rokok yang dijual 85% di bawah HJE sebesar Rp467 miliar dan pajak penghasilan dari kebijakan harga transaksi pasar (HTP) antara 85%-100% terhadap harga jual eceran (HJE) sebesar Rp1,26 triliun,” kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad di Jakarta, kemarin.

Saat ini, berdasarkan Perdirjen 37/2017, pabrikan rokok diperbolehkan mematok HTP atau harga jual di tingkat konsumen sebesar 85% dari HJE
atau harga banderol yang tertulis dalam pita cukai. Bahkan, produsen dapat menjual di bawah 85% dari banderol asalkan dilakukan tidak lebih dari 40 kota yang disurvei Kantor Bea Cukai.

Kebijakan diskon menyebabkan omzet pabrikan berkurang sehingga PPh badan yang disetorkan kepada negara tidak optimal. “Kami melihat di berbagai merek, terjadi banyak pelanggaran, 289 merek melakukan pelanggaran secara nasional yang paling banyak jorjoran diskon. Contoh di Sumatra, dan Batam misalnya. Hampir merata di Indonesia ada temuan yang melanggar ketetapan harga jual,” tutur Tauhid.

Karena itu, Indef mendesak pemerintah untuk segera mengkaji kembali ketentuan diskon rokok. Pasalnya, selain bertentangan dengan tujuan pengendalian konsumsi rokok di Indonesia, kebijakan ini juga menyebabkan penerimaan negara dari PPh badan menjadi tidak optimal. (E-3)

Baca Juga

Antara/Moch Asim

Perpres Baru Kartu Prakerja Dinilai Lahirkan Kerancuan Baru

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Jumat 10 Juli 2020, 21:32 WIB
Itu terkait dengan pasal 31A yang menyebutkan pemilihan mitra program Kartu Prakerja bukan merupakan bagian dari pengadaan barang dan jasa...
Dok. Petrokimia gresik

Dorong Ketahanan Pangan, Petrokimia Gresik Gencarkan Inovasi

👤M. Iqbal Al Macchmudi 🕔Jumat 10 Juli 2020, 21:17 WIB
Indonesia harus memperkuat sektor pertanian domestik sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional dan terhindar dari krisis...
MI/Andri Widiyanto

Cegah Kasus Indosurya Terulang, Pengawasan Koperasi Diperketat

👤Antara 🕔Jumat 10 Juli 2020, 20:30 WIB
PEMERINTAH akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas bisnis koperasi untuk mencegah terulangnya kasus gagal bayar Koperasi Simpan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya