Minggu 01 September 2019, 09:00 WIB

Warga Sepaku Kaltim Harap Perbaikan Perekonomian

M ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Warga Sepaku Kaltim Harap Perbaikan Perekonomian

MI/Pius Erlangga
Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (30/8/2019)

 

RESPONS masyarakat pada keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur disambut baik oleh warga wilayah tersebut. Mereka berharap pada perbaikan perekonomian.

"Respon masyarakat kita sangat luar biasa. Karena mereka lebih kepada sisi dampak positifnya, kalau itu ramai tentu perputaran ekonomi akan lancar," kata Camat Sepaku Risman saat ditemui di kantornya, Sabtu (31/8).

Kecamatan Sepaku yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu wilayah yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi bagian ibu kota negara baru bersama dengan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan luas wilayah 1.172,36 km persegi, Sepaku dihuni sekitar 36.300 jiwa dan terdiri dari 11.000 kepala keluarga.

Sebagian besar masyarakat Sepaku, ucap Risman, merupakan pendatang dari Pulau Jawa yang ikut pada program transmigrasi di sekitar tahun 1970. Perkebunan dan pertanian menjadi sumber mata pencarian warga Sepaku.

Sebagai reaksi atas pemindahan ibu kota negara ke wilayahnya, Risman menuturkan peningkatan mutu sumber daya manusia mulai terus diupayakan secara terus menerus.

"Nanti persaingan SDM akan makin tinggi, sehingga kami warga lokal tidak hanya siap lokasi, tapi juga harus siap pada persaingan SDM," tuturnya.

Baca juga: Asa Pengembangan SDM Samboja Sambut Ibu Kota Baru

Menurut Risman, salah satu keunggulan Kecamatan Sepaku ialah kontur tanah yang kuat dan tidak berbukit.

"Memang layak untuk gedung pencakar langit. Karena kontur tanahnya kuat, bukan tanah atau lahan gambut ataupun lahan pantai," terangnya.

Lebih jauh, Risman mengatakan, sejak diumumkannya pemindahan ibu kota oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (26/8), bermunculan spekulan tanah di wilayahnya.

Lurah dan Kepala Desa di wilayah Sepaku banyak melaporkan kepada Risman soal spekulan tanah yang mulai bergerilya mencari dan menawar harga tanah.

"Spekulan ini sudah mulai masuk, mereka bahkan ada yang booking-booking tanah sekian puluh hektare, sekian ratus hektare," tukasnya.

Untuk mencegah adanya transaksi jual beli tanah yang merugikan masyarakat, ia menerbitkan surat yang berisikan imbauan kepada masyarakat melalui lurah dan kepala desa setempat.

"Itu sudah kami antisipasi melalui surat-surat saya selaku unsur kewilayahan yang ada di kecamatan. Saya memberikan surat kepada kelurahan dan kepala desa antisipasi jual beli. Apalagi mohon maaf, lahan kita ini sebagian besar masih ada di sekitar kawasan hutan," ungkapnya.

Risman menyayangkan adanya spekulan tanah yang dinilai hanya memanfaatkan warga sepaku dengan iming-iming harga tinggi untuk sebidang tanah.

Diakuinya, tawaran lahan per hektare di wilayah Sepaku mulai naik dua sampai tiga kali lipat dibanding sebelum ditetapkannya pemindahan ibu kota.

"Kalau hanya sekadar untuk kebutuhan seharian itu kan tidak harus jual tanah. Nyatanya warga kita ini mulai 75 di Sepaku ini normal saja karena tanah ini satu-satunya lahan usaha mereka, apalagi mereka warga transmigrasi dan memiliki lahan terbatas yang luasnya hanya dua hektare, dua hektare per kepala keluarga," imbuhnya.

Padahal, titik kordinat yang akan dijadikan pusat pemerintahan pun belum diketahui secara pasti oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karenanya, ia selaku camat akan berhati-hati dalam mengeluarkan surat tanah.

Selain peningkatan perekonomian, ia berharap tidak ada dampak yang merugikan warga Sepaku dari pemindahan ibu kota negara baru itu.

"Jangan sampai pemindahan ibu kota ini mereka jadi korban, dalam arti terpinggirkan. Saya berharap semacam ada penataan permukiman untuk mereka yang sudah berdomisili lama di sini," pinta Risman.

Ia meyakini konsep ibu kota ramah lingkungan yang digagas oleh pemerintah pusat juga tidak akan merusak wilayah hijau di Sepaku.

"Konsep kota baru ini kan dia smart city, green city, forest city. Artinya di sekitar bangunan pemerintah itu masih hutan, tidak semerawut, mobon maaf seperti di Jakarta. Karena kurang lebih 50-60% di sisi bangunan itu masih hutan. Jadi tidak merusak bangunan, bangunan itu berorientasi pada lingkungan," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

Antara

Pemerintah Klaim Proses Penyusunan UU Cipta Kerja Sudah Transparan

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 23:30 WIB
"Dari naskah akademik itulah disusun pasal demi pasal, sehingga setiap pasalnya sudah disusun berdasarkan kajian,"...
Antara

Istana: Pemerintah Seimbangkan Demokrasi dan Stabilitas

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:37 WIB
Moeldoko mengatakan tidak mudah bagi pemerintah menempatkan keseimbangan yang dinamis antara demokrasi dan...
Ilustrasi

Paslon di Pilkada 2020 Diminta Maksimalkan Debat Publlik

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 21 Oktober 2020, 22:04 WIB
Titi menuturkan, pandemi membuat masyarakat cenderung kekurangan informasi terhadap program, visi, misi dari para...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya