Sabtu 31 Agustus 2019, 10:15 WIB

BPIP Gandeng Kemendagri Pancasilakan Pejabat

Dro/P-2 | Politik dan Hukum
BPIP Gandeng Kemendagri Pancasilakan Pejabat

MI/ADAM DWI
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, Plt Kepala BPIP Hariyono dan Dewan Pengarah BPIP Wisnu Tenaya di Jakarta, kemarin.

 

NILAI-NILAI Pancasila harus dapat teraktualisasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Oleh karena itu, jangan sampai ada pejabat tinggi yang tidak memahami Pancasila.

Plt Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengemukakan itu di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, di kantor BPIP, Jakarta, kemarin.

Salah satu poin kerja sama antarkedua lembaga tersebut menanamkan nilai-nilai Pancasila mulai proses prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Bahkan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menurut Hariyono, sudah sepakat bahwa pejabat yang akan naik ke eselon atas perlu mengikuti kajian-kajian Pancasila.

Jika tidak paham Pancasila, lanjut Hariyono, dikhawatirkan kebijakan yang dikeluarkan tidak akan relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemendagri yang merupakan bagian dari negara tentu diharapkan semua kebijakannya dapat sesuai dengan Pancasila.

Hariyono mengatakan kebijakan-kebijakan yang sudah ada pun perlu ditinjau. "Misalnya, perjanjian antara kedeputian hukum akan me-review secara bersama apakah peraturan-peraturan yang ada apakah sesuai dengan nilai nilai Pancasila atau tidak," terang Hariyono.

Ia pun menyatakan dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat) tidak diceramahkan, tetapi dibuatkan contoh-contoh baik keteladanan individu atau komunitas di masyarakat.

"Nyatanya dengan komunitas, gotong royong bisa tumbuh kesadaran bagi kita bersama bahwa Pancasila tidak harus hadir di ruang-ruang hotel, gedung-gedung tapi denyut nadi masyarakatlah yang menunjukkan Pancasila sehingga kami akan menindaklanjuti bagaimana teman-teman Kesbangpol yang selama ini ada di wilayah Kemendagri itu juga menjadi partner kami untuk untuk sosialisasi Pancasila di daerah-daerah," papar Hariyono.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menekankan pembinaan ideologi Pancasila yang terencana, sistematis, dan terpadu harus tetap menjadi prioritas bangsa.

Ia pun berharap dengan kerja sama tersebut, penegakan dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan semakin terwujud. "Kehadiran BPIP merumuskan arah kebijakan dan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan," tutur Soedarmo. (Dro/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More