Kamis 29 Agustus 2019, 16:00 WIB

Polri Siap Antisipasi Spekulan Tanah di Kalimantan Timur

Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum
Polri Siap Antisipasi Spekulan Tanah di Kalimantan Timur

AFP/Fachmi Rachman
Foto dari udara wilayah Kalimantan Timur yang akan dijadikan lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru.

 

SELANG sehari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, muncul kekhawatiran atas kemunculan spekulan atau mafia tanah. Oleh karena itu, Polri siap melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap isu tersebut.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, mengatakan prinsipnya Polri akan mendukung kebijakan dari Presiden. Begitu juga dengan mengamankan daerah itu supaya tidak terjadi spekulasi yang kemudian berkompetisi menimbulkan konflik.

"Kita menjaga situasi masyarakat di sana agar welcome tidak menimbulkan konflik, resistensi," kata Tito di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8)

Diketahui pejabat di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur telah memperingatkan masyarakat agar tak melepas tanah mereka meski diiming-imingi harga tinggi.

Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja telah ditetapkan menjadi lokasi pembangunan pusat pemerintahan baru pada 2024.

Sebelumnya, Pemerintah akan membekukan status lahan yang ditetapkan sebagai ibu kota baru di di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari para spekulan yang melakukan jual beli tanah demi meraup keuntungan besar.

"Kami akan gunakan mekanisme pembekuan. Masyarakat hanya boleh menjual kepada otoritas. Jadi tidak boleh lagi ada pengalihan kepemilikan secara individu," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil di Jakarta, Selasa (27/8).

Adapun, untuk wilayah di luar kawasan ibu kota baru, pemerintah tidak akan melakukan pembekuan.

"Di luar ibu kota tidak bisa kita batasi. Selama tidak menyangkut ibu kota, itu tidak masalah," tuturnya.

Namun, jelas Sofyan, peluang munculnya spekulan tanah sangat kecil. Pasalnya, sebesar 90% dari total lahan yang akan dijadikan ibu kota baru dikuasai pemerintah. Hanya saja, sebagian besar status tanah itu berstatus hutan tanaman industri yang masa konsesi mereka belum berakhir.

"Tapi karena itu tanah negara, kalau mau dibebaskan, mau dibikin jalan, izin konsesi yang dipegang badan usaha bisa kita kurangi. Itu bisa dilakukan untuk keperluan negara yang lebih besar," Sofyan. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More