Kamis 29 Agustus 2019, 09:50 WIB

Isu Agama Melempem di Pemilu 2019

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Isu Agama Melempem di Pemilu 2019

MI/MOHAMAD IRFAN
Peneliti Senior LIPI Syamsuddin Haris.

 

PENELITI senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyebut isu agama tidak laku dalam Pemilu 2019. Pemilih tidak menjadikan isu tersebut sebagai preferensi dalam memilih calon wakilnya di legislatif.

"Hal ini bisa dilihat dari hasil Pileg 2019. Total perolehan partai berbasis Islam hanya mendapatkan 30,5%. Ini merosot ketimbang di Pemilu 2014 yang mendapatkan 31%-41%," ujar Syamsuddin di Gedung LIPI, Jakarta, kemairn.

Pada Pemilu 2019, PKS, PPP, dan PBB gagal mengimbangi suara partai nasionalis. Syamsuddin menilai hal itu terjadi karena partai-partai politik tersebut tidak sepenuhnya memperjuangkan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil survei nasional dari LIPI, beber Syamsuddin, sebanyak 54,2% responden tidak sepakat bila isu agama dipakai dalam politik dan 32,9% setuju isu agama digunakan dalam pemilu.

Hasil survei lain juga menyebutkan 46% responden berpendapat rangkaian aksi bela Islam pada 2016 merupakan aksi murni, bukan gerakan politik.

Selain itu, LIPI mencatat 52,7% responden tidak keberatan memilih caleg yang berbeda agama, sedangkan 40% responden keberatan.

Survei dilakukan dengan mewawancarai akademisi, politikus, jurnalis senior, pengurus asosiasi pengusaha, tokoh agama, dan budayawan.

Sampel survei berjumlah 1.500 responden dengan margin of erorr sebesar 2,53%. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka di 34 provinsi.

 

Menyulitkan

Selain itu, LIPI merilis hasil survei mengenai Pemilu Serentak 2019 dan demokrasi di Indonesia. Sebanyak 74% responden mengaku bahwa Pemilu Serentak 2019 dengan mencoblos lima surat suara lebih menyulitkan bagi pemilih.

"Alih-alih bisa memilih secara rasional kandidat untuk memimpin negara, para pemilih dipusingkan dengan hal-hal teknis karena surat suara yang harus dicoblos terlampau banyak," ujar Peneliti P2P LIPI, Wawan Ichwanudin.

Kemudian dari hasil survei tersebut, sebanyak 82% responden setuju bahwa pemilu serentak perlu diubah.

 Lalu sebanyak 46,9% responden memilih skema pemilu terpisah antara pemilu legislatif dan pemilu presiden.

"Hasil lainnya menyebutkan sebanyak 96% setuju bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, perhatian peserta pemilu dan pemilih banyak ditujukan pada kontestasi pilpres ketimbang pileg," jelas Wawan.

Hasil survei ini dijadikan sebagai potret hasil Pemilu Serentak 2019 dan dukungan demokrasi.

Menurut LIPI, persepsi dari publik ini sangat penting untuk dijadikan bahan evaluasi bagi pelaksanaan pemilu ke depan.

Pengumpulan data survei publik dilakukan melalui wawancara tatap muka di 34 provinsi. Disebutkan bahwa pendanaan survei ini berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

LIPI juga merilis 72,3% warga menginginkan pemilihan presiden dan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung.

"Sebanyak 19,1% menyatakan setuju, 72,3% tidak setuju, dan 9,6% tidak menjawab," imbuh Wawan. (P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More