Senin 09 Februari 2015, 00:00 WIB

Pilkada Serentak Butuh Persiapan Matang

Pilkada Serentak Butuh Persiapan Matang

MI/RAMDANI

 
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan pelaksanaan pilkada serentak membutuhkan payung hukum yang lebih lengkap lagi selain revisi UU Pilkada.

"Tidak serta-merta setelah perppu disahkan langsung melaksanakan pilkada. Setelah revisi, KPU tentunya perlu menyiapkan peraturan KPU (PKPU) dan itu banyak sekali," ujar Lukman Edy di Jakarta, kemarin.

Saat ini, ujar Lukman Edy, baru empat PKPU yang dieselesaikan dari 12 PKPU. Sikap PKB, lanjutnya, tetap pelaksanaan pilkada serentak di 2016, dengan pelaksanaan uji publik yang dipersingkat menjadi satu bulan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan semangat uji publik itu ialah menjaring calon pemimpin yang berkualitas. "Untuk mempersingkat waktu uji publik ini dilakukan di internal parpol atau gabungan parpol pengusung," ujar Titi.

Mengenai waktu pelaksanaannya, Titi berpendapat, meskipun setelah ada revisi UU Pilkada, tidak serta-merta pilkada dilaksanakan begitu saja.

"Jangan terjebak pada pemungutan suaranya, tetapi juga perhitungkan proses persiapan dan payung hukum yang jelas untuk KPU sebagai pelaksana pilkada," tuturnya.

Namun, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tetap menginginkan pelaksanaan pilkada sesuai dengan isi Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014, yang dilaksanakan pada 2015.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mustafa Kamal mengatakan ada keuntungan psikologis yang diperoleh PDI Perjuangan apabila pilkada serentak dilakukan tahun ini. "PDIP sebenarnya mendapat durian runtuh. Kemenangan PDIP di Pemilu 2014 secara psikologis bisa berimbas pada pilkada serentak 2015," ujarnya.

Namun, hal tersebut ditepis anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Arief Wibowo yang mengatakan pelaksanaan pilkada serantak di 2015 agar tidak terlalu lama pelaksana tugas kepala darerah menjabat. Dia pun mengatakan pemerintah telah siap untuk melaksanakan pilkada serantak tahun ini.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More