Rabu 28 Agustus 2019, 19:44 WIB

Bupati Indragiri Hilir Bantah Larang Jemaat GPdI Beribadah

Rudi Kurniawansyah | Nusantara
Bupati Indragiri Hilir Bantah Larang Jemaat GPdI Beribadah

https://mediacenter.inhilkab.go.id
Bupati Indragiri Hilir, Riau, Muhammad Wardan

 

BUPATI Indragiri Hilir, Riau, Wardan membantah adanya pelarangan aktivitas peribadatan masyarakat jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Dusun Sari Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang.

"Kami tidak pernah melakukan pelarangan beribadah, namun rumah ibadah yang mereka gunakan tidak memenuhi ketentuan. Karena itu Satpol PP turun menyampaikan bahwa rumah ibadah tersebut tidak bisa dipergunakan seperti yang ada dalam potongan video itu," tegas Wardan di Pekanbaru, Rabu (28/8).

Wardan menegaskan, pihaknya juga selama ini memfasilitasi masyarakat yang ingin beribadah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir telah mencarikan lokasi dan tempat supaya masyarakat tersebut dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman.

"Perlu kami tegaskan bahwa Pemkab telah memberikan solusi lokasi yang tepat. Justru pemkab mengamankan dari penolakan masyarakat dan menghindari konflik atau hal-hal yang tidak diinginkan," jelasnya.

Wardan mengungkapkan, pada sekitar lokasi yang menjadi tempat ibadah saat ini merupakan permukiman masyarakat. Di sana terdapat 118 warga yang menandatangani penolakan dijadikannya salah satu rumah sebagai tempat beribadah.

Terhadap persoalan tersebut sudah dilakukan musyawarah desa hingga beberapa kali. Pada kesimpulan masyarakat tetap menolak adanya aktivitas keagamaan di RT 1 RW 5 di Dusun Sari Agung, Desa Petalongan, Kecamatan Keritang.

"Tidak selesai di tingkat desa, maka musyawarah dilakukan di tingkat kecamatan. Juga tidak menemukan titik terang. Masyarakat tetap menolak karena dianggap tidak memenuhi syarat pendirian rumah ibadah," jelas Wardan.

Artinya, lanjut Wardan, pendirian rumah ibadah di rumah warga itu dinilai tidak dapat dibenarkan karena memang tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Hal tersebut juga sudah di sosialisasikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indragiri Hilir.(X-15)
 

Baca Juga

MI/Dwi Apriani

PSBB Kedua, Perwali Palembang Direvisi

👤Dwi Apriani 🕔Kamis 04 Juni 2020, 12:42 WIB
Dalam perubahan Perwali diperbolehkan dalam satu ruangan berjumlah 50 persen dari kapasitas...
MI/Martinus Solo

Banyak ASN Keluyuran Saat Pandemi,Bupati Raja Ampat Marah

👤Martinus Solo 🕔Kamis 04 Juni 2020, 11:57 WIB
Bupati Raja Ampat menegaska agar Satgas Covid-19 memperketat izin bagi warga yang melakukan perjalanan keluar wilayah Raja Ampat...
MI/Djoko Sardjono

1.181 Jamaah Calhaj Klaten Batal Berangkat ke Tanah Suci

👤Djoko Sardjono 🕔Kamis 04 Juni 2020, 11:32 WIB
Keputusan pemerintah pusat yang membatalkan pemberangkatan calhaj tahun ini atau 1441 Hijriah, jamaah yang tertunda berangkat itu otomatis...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya