Selasa 27 Agustus 2019, 19:49 WIB

Pemprov DKI Kebut Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki dan JPO

Rifaldi Putra Irianto | Megapolitan
 Pemprov DKI Kebut Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki dan JPO

ANTARA/Aprillio Akbar
Pejalan kaki melintas di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang telah direvitaslisasi.

 

DINAS Bina Marga bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di 31 ruas jalan protokol, arteri, dan penghubung. Penambahan fasilitas tersebut termasuk peningkatan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di 15 lokasi di Jakarta.

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho,  mengatakan dengan dilakukan percepatan pembangunan ini, dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses transportasi umum.

"Jika masyarakat nyaman berjalan kaki, (mereka) akan semakin terdorong untuk beralih ke transportasi umum, sehingga dapat mengurangi polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor," ujar Hari dalam keterangan pers yang diterima, Jakarta, Selasa (27/8).

Ia mengatakan pembangunan fasilitas pejalan kaki dan JPO akan dilakukan di ruas-ruas jalan yang terhubung dengan transportasi umum massal seperti Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), Halte Transjakarta, dan Kereta Commuter.

"Hal ini, untuk memudahkan akses pejalan kaki dari dan menuju stasiun atau halte, serta mewujudkan mobilitas kawasan yang terintegrasi," ucapnya.

Baca juga: JPO Jakarta, Primadona Baru untuk Berfoto

Untuk pembangunan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar tersebut, kata Hari, pihaknya akan mengikuti ketentuan standar dengan ruang bebas minimal 1,5 meter. Sementara desain akan dibuat bervariasi mengikuti karakteristik wilayah teraebut.

"Trotoar juga dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas berupa ubin pemandu dan jalur atau ramp landai. Pada trotoar yang memiliki ruang tanam akan dilengkapi dengan tumbuhan yang berdaya serap karbon tinggi guna meminimalisasi polusi di wilayah sekitar. Ini sekaligus sebagai penunjang estetika kota," terangnya.

Untuk menginformasikan kepada masyarakat yang melintas di wilayah pembangunan, kata dia, Dinas Bina Marga pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk menyiapkan pengaturan skenario manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Dinas Perhubungan akan menyediakan jalur pedestrian sementara, penyediaan informasi, pemasangan rambu lalu lintas dan prasarana keselamatan lalu lintas, hingga penempatan petugas di lapangan. (A-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More