Selasa 27 Agustus 2019, 02:30 WIB

Aturan Baru PPJB Dianggap belum Adil

Fetry Wuryasti | Ekonomi
Aturan Baru PPJB Dianggap belum Adil

MI/MOHAMAD IRFAN
Ketua Umum DPP REI Soelaeman Sumawinata (kiri).

 

TERBITNYA Peraturan Menteri (Permen) PU-Pera Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) Rumah dipandang kurang adil dan memberatkan pengembang. Aturan yang menyamaratakan bagi semua pengembang itu masih memicu masalah sinkronisasi dan multiinterpretasi.

Ketua Umum Dewan Pe­ngurus Pusat REI, Soelaeman Soemawinata, berharap ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai detail aturan serta substansinya untuk menciptakan keadilan bagi konsumen dan produsen.

“Kami memahami Permen PPJB terbit untuk kebaikan dan keadilan. Namun, keberadilan perlindungan harus ada pada produsen selain konsumen,” ujar Soelaeman, di kantornya, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, diundangkannya Permen PU-Pera tentang PPJB memberi kepastian bagi konsumen. Permen PU-Pera itu mengatur syarat pemasaran, minimal informasi pemasaran, serta kewajiban PPJB dalam bentuk notaris yang sebelumnya tidak diatur.

Ada dua hal pokok yang diatur di dalam permen. Pertama, setiap pembeli yang telah membayar, pertama kali wajib dibuatkan PPJB yang dibuat di hadapan notaris guna menjaga legalitas hukum perjanjian. Kedua, diatur jadwal pembangunan dan sanksi masing-masing pihak bila ada pembatalan.

Namun, asosiasi melihat aturan itu lebih memberatkan mereka. Pasalnya, terbitnya aturan sebagai akibat dari banyaknya pengaduan konsumen yang dirugikan pengembang nakal.

“Padahal, mayoritas pengembang itu tidak masuk asosiasi. Jadi, dipukul rata aturannya. Ini bisa merugikan produsen yang punya kinerja bagus.”

Untuk itu, kata dia, pihaknya sudah menyusun masukan bagi Kementerian PU-Pera. Input pertama terkait dengan masalah sinkronisasi. Artinya, dalam aturan PPJB baru itu seharusnya ada beberapa syarat perihal perizinan sebab jenis-jenis perizinan pembangunan di tiap daerah memiliki nomenklatur yang berbeda.

Asosiasi berharap penerjemahan dari nomenklatur di Permen PPJB ialah substansial. Artinya, apabila dalam proses IMB sudah mencapai proses teknis yang sudah di­setujui pemda, pengembang bisa memulai itu sebagai tahap pemasaran.

Kedua, masih banyak multi-interpretasi dalam permen tersebut yang harus dijelaskan. Contoh bagaimana menunjukkan detail unit di dalam brosur. Padahal, menunjukkan bisa langsung, secara brosur, dan lainnya. “Yang penting substansinya adalah pada saat konsumen mau membeli, developer bisa menunjukkan unitnya,” imbuh Soelaeman.

Dia menambahkan, bebe­rapa poin dalam beleid juga memberatkan produsen, seperti aturan sanksi pada saat pemasaran dalam Pasal 9 serta Pasal 13 yang mengatur mekanisme sanksi bila pembatalan dilakukan setelah PPJB.

REI, lanjut dia, menilai ketidakimbangan itu perlu diperjelas sebab wanprestasi juga muncul dari konsumen. Misalnya, saat perjanjian putus karena kelalaian konsumen tak mencicil, produsen meminta sanksi administrasi akibat mengalami kerugian. “Sanksi administrasi pun harus ada bagi konsumen yang membatalkan,” pungkasnya.

Perkuat regulasi

Di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melihat aturan baru PPJB ini kian menguatkan regulasi agar tidak lagi terjadi dominan pelanggaran PPJB oleh pengembang. Apalagi, sepanjang 2018 YLKI menerima 98 aduan mengenai ketidakpuasan pelanggan atas pengelolaan perumah­an dan apartemen. Persoalan ini didominasi apartemen dan perumahan yang beralamat di Jakarta dan kota-kota satelit sekitarnya.

Persoalan yang dihadapi di antaranya konsumen melaporkan sales yang tak mau mengurus berkas kliennya dan pelanggan yang meminta uang muka dikembalikan lantaran unit yang dipesan tidak sesuai.

“Dari data YLKI, pengaduan konsumen terkait perumahan paling dominan dan utamanya soal PPJB. Jadi, ada masalah dengan regulasinya sehingga perlu penguatan regulasi agar tidak dominan pelanggaran PPJB oleh pengembang,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. (S-5)

Baca Juga

Dok. MI/Rommy Pujianto

Kemenhub Awasi Ketat Transportasi 

👤MI 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 05:55 WIB
KEMENTERIAN Perhubungan dan instansi terkait seperti kepolisian memastikan akan mengawasi secara ketat transportasi darat,...
ANTARA

Realisasi Insentif Pajak Baru 24,6%

👤M Ilham Ramadhian Avisena 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 05:40 WIB
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi serapan insentif pajak dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional...
Biro Pers Sekretariat Presiden

Optimalisasi Batu Bara Sangat Rendah

👤 (Pra/E-2) 🕔Sabtu 24 Oktober 2020, 05:30 WIB
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan percepatan penyusunan peta jalan optimalisasi batu bara di dalam...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya