Senin 26 Agustus 2019, 20:31 WIB

Hukuman Kebiri Bisa Munculkan Dendam Pelaku Kejahatan Seksual

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Hukuman Kebiri Bisa Munculkan Dendam Pelaku Kejahatan Seksual

MI/Adam Dwi
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu (kanan).

 

HUKUMAN kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual di Mojokerto, Jawa Timur, menuai pro dan kontra. Menurut Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, hukuman kebiri tidak bisa memberikan efek jera yang maksimal malah memperburuk keadaan pelaku.

"Hukuman itu (bisa saja) membuat orang tambah jahat. Bayangkan, dia 12 tahun dipenjara lalu dikebiri. Setelah dia keluar, bayangkan dendam yang dia punya ke negara. Tidak ada keinginan untuk membuat dia menjadi manusia yang lebih baik," ungkap Erasmus di Kantor YLBHI, Jakarta, Senin (26/8).

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Disebut Untungkan Pemilik Usaha Tambang

Ia kemudian menyoroti soal korban kejahatan seksual. Menurutnya, korban harus mendapatkan restitusi atau ganti rugi seperti biaya pendampingan medis dalam pemilihan psikis.

"Korban 9 anak itu dapat apa? Pendampingan medisnya bagaimana, biaya pemulihan dari siapa? Fokusnya ke korban dong. Pelaku mau Anda hukum bagaimana pun terserah. Kalau saya itu," kata Erasmus.

Hukuman kebiri kimia dijatuhkan kepada Muh Aris, 20, pelaku kejahatan seksual asal Mojokerto, Jawa Timur. Ia dinyatakan terbukti melakukan pemerkosaan terhadap 9 anak.

Selain hukuman kebiri kimia, Aris dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan. (Ins/A-5)

 

Baca Juga

Antara/Adeng Bustomi

KPK Dalami Penerimaan Uang Kasus Infrastruktur Kota Banjar

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 05 Agustus 2020, 23:18 WIB
Penyidik menelisik terkait dugaan penerimaan uang kepada sejumlah pejabat...
MI/Susanto

Periksa Eks Pejabat Setneg, KPK Selisik Soal Uang Proyek PTDI

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Rabu 05 Agustus 2020, 22:42 WIB
Penyidik komisi antirasuah mendalami dugaan penerimaan uang terkait pengadaan pesawat dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT DI...
Dok DPD

DPD Diminta Mediasi MUI dan BPJPH soal UU Jaminan Produk Halal

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 05 Agustus 2020, 21:43 WIB
Ditambahkan Ma'ruf, amanat UU tersebut posisi MUI hanya sebatas pemberi fatwa, bukan lembaga yang mengeluarkan sertifikat...

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya