Minggu 25 Agustus 2019, 17:00 WIB

Segara Minta Pemerintah Stabilkan Harga Garam Konsumsi

mediaindonesia.com | Nusantara
Segara Minta Pemerintah Stabilkan Harga Garam Konsumsi

Antara/Saiful Bahri
Wisata lahan garam di Madura

 

SERIKAT Garam Rakyat Madura (Segara) meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis terkait dengan anjloknya harga garam konsumsi pada tingkat petani tradisional.

Ketua Segara Agus Sumantri mengatakan, saat ini harga garam di tingkat petani tradisional untuk kualitas nomor satu Rp350.000 per ton. Sementara untuk kualitas nomor dua Rp250.000 per ton.

Untuk itu, guna melindungi petani garam tradisional, Agus meminta Pemerintah tidak melepaskan harga garam pada mekanisme pasar. Karena kebijakan itu hanya merugikan merugikan petani/petambak garam rakyat.

"Kalau pemerintah melepaskan harga garam pada mekanisme pasar, sama saja memberikan ruang kepada kartel untuk menentukan harga sesuai dengan keinginan pengusaha. Akibatnya mereka (pabrikan) menekan harga pada tingkat petani garam rakyat," ungkap Agus, dalam diskusi dengan tema 'Upaya Pemerintah dalam Menstabilkan Harga Garam Konsumsi di Jatim' di Surabaya, seperti dalam keternagan tertulsnya.

Agus juga menyayangkan peran BUMN garam yang diharapkan menjadi stabilisator harga, namun realitanya tidak berpihak kepada petani garam tradisional.

Baca juga : Jokowi Pastikan Indonesia Swasembada Garam

"Sebagai contoh, BUMN garam yang ada di Madura, seharusnya meningkatkan produksi garam industri guna memenuhi kuota nasional. Tapi faktanya perusahaan negara itu justru memproduksi garam konsumsi," ujar Agus.

Agus Menambahkan, sebagai negara bahari, seharusnya Pemerintah tidak perlu impor garam. Lanjut Agus, kalau Pemerintah mau serius menangani persoalan garam, perusahaan garam di bawah naungan BUMN diberikan target untuk memproduksi garam industri. Sehingga impor dapat ditekan.

"Bukan malah sebaliknya, BUMN garam, memproduksi garam yang seharusnya diberikan kewenangannya kepada petani tradisional. Akibatnya, harga garam pada tingkat petani menjadi anjlok," ucap Agus.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jatim, Achmad Firdaus berpendapat bahwa persoalan garam selalu muncul dan masih saja terjadi dari tahun ke tahun. Ia berpendapat harus ada pembenahan dari sisi regulasinya.

“Jika regulasinya sudah sesuai dengan amanat undang undang yang ada, yang didalamnya seperti garam masuk dalam kebutuhan bahan pokok, ada perlindungan, ada pemberdayaan para petani tradisional atau petambak garam. Ini tentunya akan bisa meningkatkan kualitas garam. Kalau kualitas garam bisa meningkat, penyerapan garam juga bisa meningkat, produksi garam lokal banyak keluar (ekspor) tentunya akan meningkatkan kesejahteraan mereka (petani/ petambak garam). Dengan begitu impor garam bisa kita batasi hanya untuk industri tertentu saja.” terang Achmad Firdaus .

Menurut Firdaus, langkah tercepat untuk mensejahterakan petani garam meminta kepada industri- industri garam untuk melakukan penyerapan yang layak.

“Kalau kita mengacu pada peraturan menteri perdagangan yang sebelumnya itu kan 50 %, dan itu lebih baik. Tapi kalau penyerapannya hanya formalitas, seperti 10 atau 15%, itu masih jauh. Ini yang harus dilakukan.” tegas Achmad Firdaus. (RO/OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More