Sabtu 24 Agustus 2019, 16:41 WIB

DPR Akan Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Papua

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
DPR Akan Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Papua

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo

 

UNTUK menindaklanjuti permasalahan kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo  mengungkapkan dirinya mendapat laporan bahwa Komisi I dan Komisi III DPR akan memanggil Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Tito Karnavian.

"Komisi I dan Komisi III akan meminta penjelasan baik dari panglima TNI maupun Kapolri. Intinya, DPR ingin mengetahui bagaimana ujung penyelesaian daripada apa yang kita lihat kemarin (soal Papua)," ujar Bamsoet di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Sabtu (24/8).

Bamsoet juga meminta pihak keamanan mengusut tuntas orang-orang yang memprovokasi hingga menimbulkan kerusuhan di Papua Barat. Kerusuhan tersebut dipicu soal tindakan rasis dan diskriminatif kepada warga Papua.

"Harus diproses hukum semuanya jadi terutama soal penghinaan kalau ditemukan ada pelanggaran hukum. Lalu jika ada pidana saya minta dan mendorong pihak kepolisian menyelesaikannya tanpa pandang bulu. Jadi, betul-betul penegakan hukum dilakukan secara fair," tegas Bamsoet.

Baca juga: Ada Kelompok yang tidak Ingin Papua Menjadi Maju

"Bagi pihak yang memprovokasi juga harus diproses secara hukum. Kemudian pendekatan ke papua pun harus komprehensif agar menghindari kekerasan dan semua kembali normal. Yang pasti Papua adalah bagian dari Republik Indonesia dan tidak lengkap Indonesia tanpa Papua," tandasnya.

Diketahui, warga Papua yang tinggal di Manokwari, Provinsi Papua Barat, menumpahkan kemarahan mereka dengan membakar gedung-gedung, seperti DPRD setempat.

Belakangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui aksi tersebut dipicu tindakan rasial dan persekusi yang terkesan dilindungi aparat keamanan terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More