Sabtu 24 Agustus 2019, 16:10 WIB

LIPI Sebut Pemindahan Ibu Kota Butuh Keberanian Presiden

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
LIPI Sebut Pemindahan Ibu Kota Butuh Keberanian Presiden

ADAM DWI / MI.
DISKUSI POLEMIK GUNDAH IBUKOTA DIPINDAH : kiri Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi, Robert Endi Jaweng , Sejarawan LIPI Asvi Warman

 

SEJARAWAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menilai butuh kematangan rencana dan keberanian presiden untuk memindahkan ibu kota. Jika berhasil, ada torehan tinta emas dalam sejarah Indonesia.

"Ya kalau bisa memindahkan ibukota dan berhasil, itu membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan sejak Indonesia merdeka. Butuh waktu memang dan keberanian untuk menempatkan Kalimantan menjadi pusat pemerintahan," ungkap Asvi di D'Consulate Resto and Lounge, Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (28/8).

Ia mengatakan ide pemindahan sudah muncul sejak Presiden pertama Soekarno. Namun, kgagasan tersebut kandas akibat Soekarno fokus pada pelaksanaan Asian Games di Jakarta pada 1962.

Asvi menjelaskan dalam pemindahan ibu kota ada dua faktor yang bisa dilihat, yakni faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorong, menurutnya, disebabkan kondisi Jakarta yang dianggap dalam waktu 10 atau 20 tahun lagi tidak mampu menjawab masalah-masalah yang ada.

"Masalah kemacetan, banjir, naiknya air laut di Jakarta Utara yang mungkin tahun 2050 itu akan menenggelamkan sebagian Jakarta misalnya," tutur Asvi.

Baca juga: KPPOD Usul Bentuk Badan Otorita untuk Pemindahan Ibu Kota

Kemudian, faktor penariknya adalahdaerah yang akan dipilih jadi ibu kota berada di tengah-tengah pusat Indonesia, seperti di Pulau Kalimantan. Hal ini akan menyebabkan pusat pemerintahan berada di tengah nusantara.

"Pada gilirannya juga diharapkan pembangunan akan bergeser ke timur yang selama ini masih menjadi kendala. Karena selama ini, Jawa dan Sumatera yang tetap berkembang dan menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia," tukas Asvi.

Ia juga mengatakan pemerintah wajib membangun istana di lokasi ibu kota baru. Dengan catatan, di wilayah tersebut belum dibangun istana untuk kantor kepala negara.

"Kita di Indonesia ini punya beberapa istana di Bogor serta Cipanas, Jawa Barat juga Tampaksiring. Nah kalau kita pindah tentu akan dibangun istana di tempat nanti akan jadi ibu kota baru," ungkapnya.

Sementara itu, gedung pemerintahan lain yang memiliki nilai historis tinggi turut dipertahankan. Salah satunya kompleks parlemen Senayan, Jakarta.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More