Sabtu 24 Agustus 2019, 09:20 WIB

Ada Kelompok yang tidak Ingin Papua Menjadi Maju

Dero Iqbal Mahendra | Politik dan Hukum
Ada Kelompok yang tidak Ingin Papua Menjadi Maju

MI/ROMMY PUJIANTO
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko

 

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menduga ada kelompok yang tidak ingin Papua berkembang. Masyarakat Papua pun diimbau untuk tak terpancing.

Moeldoko menilai kelompok tersebut khawatir akan kehilangan pengaruh bila pemerintah dapat membangun dan menyejahterakan masyarakat Papua.

"Saya analisis ada kelompok-kelompok tertentu yang belingsatan melihat pembangunan yang ada di Papua. Mereka tidak ingin Papua sejahtera," tutur Moeldoko.

Ia mengungkapkan pembangunan tersebut juga memberikan dampak kepada kelompok pergerakan politik di Papua sebab mereka akan kehilangan bahan jualan yang dikampanyekan ke dunia internasonal.

Oleh sebab itu, renca-na Presiden Joko Widodo mengundang tokoh-tokoh Papua minggu depan sejatinya sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan stabi-litas. Pemerintah membutuhkan stabilitas di Papua untuk melanjutkan pembangunan di wilayah tersebut.

Moeldoko menyebut penambahan pasukan ke Papua Barat untuk menciptakan ketenang-an bagi masyarakat, apalagi sempat terjadi kerusuhan di beberapa lokasi di sana.

Sebanyak 12 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.200 personel sudah dikirim ke Papua. Setelah personel dari Sulawesi, pasukan dari Kalimantan juga diberangkatkan ke Papua.

"Kapolri memerintahkan Asops untuk mem-BKO-kan. Saat ini di Papua Barat menyebar beberapa kota, yang tentunya sesuai dengan perkiraan intelijen sudah 12 SSK dari polda-polda terdekat, seperti Sulsel, Sulteng, Maluku, NTB, dan terakhir Kaltim yang akan segera tiba di tanah Papua," kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal.

Urun rembuk

Di sisi lain, Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD) bersama sejumlah perwakilan mahasiswa dan pemuda Papua menyampaikan resolusi untuk menjawab persoalan Papua kepada Presiden Joko Widodo melalui Deputi V KSP yang membidangi masalah Papua.

"Resolusi ini hasil dari Musyawarah Besar Mahasiswa dan Pemuda Papua tanggal 5-7 Agustus 2019 lalu di Yogyakarta, berisi prinsip-prinsip penyelesaian berbagai persoalan di Papua," terang Wakil Ketua Umum PRD Alif Kamal.

Dalam bidang politik dikemukakan pentingnya perubahan cara pandang atas persoalan di Papua dengan landas-an sosionasionalisme yang mengedepankan prinsip perikebangsaan dan perikemanusiaan.

Selain itu, resolusi PRD tersebut juga mencantumkan dialog seluas-luasnya dan partisipatif untuk menyelesaikan persoalan Papua, serta pembentukan dewan rakyat Papua (DRP) sebagai lembaga yang mewadahi unsur terpenting dari struktur sosial masyarakat Papua (suku-suku).

"Berbeda dari MRP (Majelis Rakyat Papua), DRP ini memiliki kewenangan legislasi, anggaran, dan kontrol sehingga tidak sebatas simbolis," ujar Alif Kamal.

Dalam bidang ekonomi ditekankan persoalan memajukan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi. Dikatakan dalam resolusi tersebut bahwa harus ada pengakuan negara atas hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam.

Menurut Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono, untuk segera menyelesaikan gelombang gerakan massa di Papua, penegak hukum harus segera melakukan langkah konkret tanpa pandang bulu. (WJ/Rif/Ins/Iam/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More