Jumat 23 Agustus 2019, 22:40 WIB

Komisi II DPR Jangan Abaikan Rakor Wapres Soal RUU Pertanahan

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Komisi II DPR Jangan Abaikan Rakor Wapres Soal RUU Pertanahan

Istimewa
Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo.

 

 ANGGOTA Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo mengingatkan Komisi II DPR RI yang membahas RUU tersebut tidak boleh mengabaikan hasil rapat koordinasi dengan sejumlah menteri yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla pada Selasa (20/8).

Firman meminta Komisi II DPR RI  mempertimbangkan pertemuan yang membahas RUU Pertanahan yang digelar  di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8). Pertimbangan lain yang tidak boleh masukan dari kalangan akademisi dan aktivis lingkungan yang mengkritisi pasal-pasal dalam RUU Pertanahan.  

“Kita mengkhawatir hasil Rakor yang sudah mengakomodir semua kepentingan kementerian bila diabaikan, akan menimbulkan persoalan baru,” ujar Firman saat menjawab pertanyaan wartawan seputar RUU Pertanahan yang masih memicu silang pendapat di Jakarta, Jumat (23/8).

Firman yang juga anggota Komisi II DPR RI  menilai, langkah Presiden Joko Widodo untuk meminta Wapres Jusuf Kalla dan Menko Perekonomian Darmin Nasution sangatlah tepat.  Apalagi  pembahasan RUU Pertanahan di Kantor Wapres dan di Kantor Kemenko Perekonomian melibatkan semua kementerian yang terkait.

Kementerian yang diundang untuk membahas RUU Pertanahan  adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertahanan (Kemenhan). 

Menurut Firman,  dua rapat yang membahas RUU Pertanahan dilaporkan telah mendapatkan titik terang. Bahkan Menko Perekonomian Darmin Nasution  telah menegaskan bahwa RUU Pertanahan  tidak boleh bertabrakkan dengan  undang-undang lain dan kewengan Kementerian ATR/BPN sebagaimana yang termuat dalam RUU tersebut tidak tumpang tindih dengan kementerian lain.

 “Untuk single land administration system  bisa dirancang seperti didesain oleh Kemenko dan bisa diatur di mana  data dan informasi bisa saling di berikan.  Jadi tidak ada masalah tentang  sistem data dan informasinya,” ungkap Firman.

Firman  juga memperoleh informasi bahwa Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pasal per pasal dari RUU Pertanahan diteliti dan dipelajari tim kecil yang dibentuk Kemenko Perekonomian. Sejumlah catatan tentang keberatan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo juga menjadi bahan pembahasan.

Rapat koordinasi yang membahas RUU Pertanahan yang diadakan Kemenko Perekonomian masih akan dilanjutkan pada Senin (26/8) mendatang.   

Di sisi lain,  Firman selaku anggota Panja RUU Pertanahan dan juga anggota Komisi II DPR, meminta agar pembahasan RUU Pertanahan ditunda. Pembahasan RUU Pertanahan bisa dilanjutkan jika telah ada surat presiden (surpres) baru  yang tekah direvisi dan mendapat masukan dari sejumlah kementerian.

“Setidaknya, jika tidak ada Surpres baru, DIM-DIM (daftar isian masalah) dari pemerintah harus ditandatangani oleh setiap kementerian yang terlibat pembahsan. Dengan demikian, tidak akan terjadi manipulasi terhadap DIM-Dim yang disepakati,” ujar Firman. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More