Jumat 23 Agustus 2019, 20:02 WIB

Uji Kelayakan dan Kepatutan Capim KPK Domain DPR 2019-2024

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Uji Kelayakan dan Kepatutan Capim KPK  Domain DPR 2019-2024

MI/ Bary Fathahilah
Kurnia Ramadhana

 

KOORDINATOR Divisi Hukum dan Monitor Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mendorong agar proses fit and proper test calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) dilakukan oleh DPR periode berikutnya.

"Lebih baik, proses fit and proper ini dilakukan oleh anggota DPR baru, ada beberapa catatan yang sebenarnya akan kita berikan juga kepada publik. Misalnya DPR 2014-2019 kerap mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang justru kontraproduktif dengan KPK. Hak angket misalnya, RUU KPK, RUU KUHP, dll," kata Kurnia ketika ditemui di Kuningan, Jakarta, Jumat (23/8).

Baca juga: Pansel akan Hadirkan Dua Ahli Dalam Wawancara dan Uji Publik

Pimpinan KPK yang baru, kata Kurnia, nantinya akan berjejaring dengan anggota DPR anyar pula. Untuk itu, menurutnya anggota DPR saat ini tidak memiliki urgensi untuk melakukan fit and proper test kepada capim KPK.

"Menjadi tidak etis kita pandang jika satu periode DPR itu melakukan fit and propoer dua kali Capim KPK. Karena kan pimpinan era saat ini di fit and proper oleh DPR yang lama. Jadi golnya adalah DPR yang baru," terangnya.

Menyoal dengan pentingnya figur baru untuk menduduki kursi pimpinan KPK, ICW menyatakan sepakat akan hal tersebut. Sebab, KPK di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo memiliki banyak catatan. Ia berharap pimpinan KPK berikutnya lebih baik ketimbang figur-figur saat ini.

"Misalnya soal asset recovery yang masih minim, dan ketegasan pimpinan KPK memastikan internal KPK itu bisa berjalan dengan baik. Masih ada friksi atau perdebatan di internal KPK yang harusnya cepat diselesaikan oleh pimpinan KPK. Misalnya ada beberapa dugaan pelanggaran etik yang sampai saat ini tidak jelas penanganannya seperti apa," pungkasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More