Jumat 23 Agustus 2019, 18:30 WIB

Seminar Kagama Bahas Pendidikan Vokasi di Indonesia

Irvan Sihombing | Humaniora
Seminar Kagama Bahas Pendidikan Vokasi di Indonesia

kagama.co
Wikan Sakarinto, S.T, M.Sc, Ph.D

 

BANYAK lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak dengan minat dan visi yang jelas. Bahkan cenderung terpaksa masuk SMK, atau memiliki pola pikir sederhana, agar cepat dapat kerja.

Demikian disampaikan Wikan Sakarinto dalam Seminar Nasional Pra-Munas XIII Kagama yang diselenggarakan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) bertajuk 'Pendidikan Bangsa dalam Menyiapkan SDM Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0' di Museum Ranggawarsita, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/8).

Dekan Sekolah Vokasi (SV) UGM itu membeberkan permasalahan pendidikan vokasional di Indonesia, sekaligus memberikan beberapa solusi.

"Padahal yang dibutuhkan keterampilan kompetensi dan etos kerja, serta karakter positif dan unggul pada diri lulusan SMK," ungkap Wikan dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (23/8).

Wikan mengatakan, bukan ijazah SMK yang ternyata tidak sesuai harapan tersebut.  Menurut dia, memang sulit menciptakan lulusan yang 100% siap kerja. Biasanya harus melalui pelatihan (training) di awal bekerja.

"Training tersebut benar-benar dari awal. Dan biasanya setelah training, ia pindah ke perusahaan lain," kata Wikan.

Selain itu, masalah lain yang perlu segera diselesaikan yakni kualitas guru SMK serta infrastruktur.

Tak hanya pendidikan vokasional di tingkat SMK, permasalahan pendidikan vokasional di tingkat perguruan tinggi juga perlu segera diselesaikan.

Dari era 1970 sampai 2000-an, lanjut Wikan, vokasi di perguruan tinggi ialah Program Studi Diploma-3 (D3).
 
Sebagian besar, mahasiswa D3 di Indonesia memilih masuk ke Prodi D3 karena tidak diterima di Strata 1 (S1). Mereka biasanya gagal dalam seleksi SNMPTN, SBMPTN, maupun UM.

Selain itu, hampir semua lulusan D3 vokasi meneruskan kuliah ke program ekstensi S1, baik langsung atau kerja dulu baru lanjut.

"Jadi, lagi-lagi masuk D3 tidak dengan passion, visi, dan komitmen untuk menciptakan kompetensi pada diri mereka. Karena target utamanya yaitu lanjut kuliah ke S1," ujarnya.

 

Baca juga: Dokter Anak Se-Indonesia Bahas Stunting di Labuan Bajo

 

Pola atau sistem di industri, kata Wikan, menempatkan lulusan D3 lebih ke teknikal atau operator, dengan salary dan roadmap karier yang jauh jika dibandingkan dengan lulusan S1.

Kegelisahan tentang permasalahan pendidikan vokasional di Indonesia memacu Wikan untuk berinovasi pada Sekolah Vokasi UGM yang ia pimpin.

Mulai tahun ini, pihaknya membuka D4 dan Prodi Sarjana Terapan sebagai terobosan untuk menyiapkan lulusan vokasi yang lebih kompetitif. Pilihan tersebut, menurut dia, lebih menjanjikan masa depan bagi lulusannya.

Ia mencontohkan keahlian D4 mengarah pada menemukan atau merekayasa temuan-temuan produk andalan di masa depan, berbeda dengan D3 yang terbatas pada aspek teknis.

"Semua prodi tersebut bersinergi erat dengan industri mitra. Misalnya jurusan perbankan kita kembangkan bersama Bank Mandiri dan Bank BCA. Teknologi Rekayasa Elektro kita kembangkan bersama PLN," jelas Wikan.

Wikan menambahkan bahwa pihak SV akan memastikan ada sinergi antara prodi dan industri. Pengembangan prodi sejak awal sudah dilakukan bersama dengan mitra industri.

Sinergi antara prodi dan industri ini dilaksanakan melalui pembuatan kurikulum, penyediaan staf pengajar, beasiswa, program magang, ikatan dinas, sertifikasi kompetensi lulusan, hingga lowongan kerja.

Turut hadir dalam acara antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga merupakan Ketua Umum PP Kagama, Ketua Kagama Jawa Tengah Suryo Banendro, dan Ketua Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia Prof Dr Susanto.

Seminar Nasional ini merupakan rangkaian pra-Musyawarah Nasional (Munas) XIII Kagama pada 15-16 November di Bali. Rangkaian seminar bakal diadakan di lima kota dan lima pulau (Medan, Balikpapan, Semarang, Manado, dan Bali) dalam Agustus-November. (RO/OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More