Jumat 23 Agustus 2019, 16:31 WIB

Menhan Rapat Kerja ke-2 dengan Komisi I DPR Bahas RUU PSDN

mediaindonesia.com | Kemhan
Menhan Rapat Kerja ke-2 dengan Komisi I DPR Bahas RUU PSDN

DOK KEMHAN RI
Menhan Ryamizard Ryacudu (kanan).

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mewakili pemerintah mengikuti Rapat Kerja ke-2 dengan Komisi I DPR. Raker ini dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Kamis (22/8), di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta.

Menhan mengatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

“Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari sebagai pimpinan rapat kerja mengungkapkan bahwa, rapat kerja yang akan membahas secara keseluruhan materi muatan Rancangan Undang-Undang. Rapat kali ini untuk mendapatkan kesepakatan, baik muatan maupun rumusan substantife pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang.

Selanjutnya hasil bahasan dapat diserahkan sebagai bahan dalam Rapat Panja, Tim Perumus, dan Tim Kecil ataupun langsung menyepakati rumusan agar tetap sesuai dengan rumusan RUU.

Menhan mengharapkan, kiranya Rancangan Undang-Undang tersebut dapat segera dibahas secara bertahap dan mendapat persetujuan bersama dari DPR RI. Hadir mendampingi Menhan pada rapat kerja tersebut yaitu, Sekjen Kemhan, Staf Ahli Menhan Bidang Sosial, Dirjen Pothan Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Karo Hukum SEtjen Kemhan, Karo Turdang Setjen Kemhan, serta Karo Humas Setjen Kemhan. (RO/OL-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More