Jumat 23 Agustus 2019, 11:52 WIB

Diperiksa KPK, Deddy Mizwar Mengaku Tidak Tahu Ihwal Kasusnya

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Diperiksa KPK, Deddy Mizwar Mengaku Tidak Tahu Ihwal Kasusnya

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar

 

AKTOR kawakan yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukul 10.42 WIB, Jumat (23/8).

Dirinya dipanggil oleh KPK dalam rangka dimintai pengetahuannya soal perizinan proyek Meikarta. "Ya diminta jadi saksi atas tersangka Iwa Karniwa ya dalam persoalan Meikarta. Ya insya Allah kita berikan seseuai yang kita tahu," kata Deddy yang mengenakan kemeja putih itu.

Ia mengaku tidak tahu menahu ihwal suap dalam pengurusan izin Meikarta. Menurutnya ia tahu mantan anak buahnya menjadi tersangka melalui pemberitaan. "Nggak tahu saya, cuma denger dari berita, denger dari berita bahwa dia jadi tersangka," tukasnya.

Ia mengatakan, prosedur perizinan untuk proyek Meikarta telah selesai seluas 84,6 hekrare. Menurutnya yang menjadi persoalan ialah rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait proyek hunian tersebut.

"Kan sudah selesai yang 84,6 hektar sudah selesai, dan itu hak mereka. yang jadi persoalan kan Raperda, Raperda perubahan tata ruang. Enggak tahu saya juga," tandasnya.

Baca juga: KPK Panggil Deddy Mizwar

Diketahui dalam upaya mengusut suap proyek Meikarta ini, KPK telah menggeledah ruangan Iwa ketika menjabat sebagai Sekretaris Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung. Setelah ruang Sekda, turut digeledah pula Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang pada Rabu (31/7).

Kemudian KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas dan rumah pribadi Iwa, Sabtu (3/8). Dari rangkaian penggeledahan itu, KPK mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) serta beberapa barang elektronik.

Dalam perkara yang menjerat Iwa, KPK menduga Neneng Rahmi Nuliani selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi menerima uang terkait pengurusan RDTR dan memberikannya kepada beberapa pihak guna memperlancar proses pembahasannya.

Raperda terkait RDTR tersebut urung rampung, Neneng Rahmi bertemu dengan Iwa selaku Sekda Provinsi Jawa Barat. Neneng mendapatkan kabar kalau Iwa meminta uang sebesar Rp1 miliar untuk penyelesaian RDTR.

Permintaan itu diteruskan pada salah satu pegawai PT Lippo Cikarang dan direspons bahwa uang akan disiapkan. Sekitar Desember 2017 dalam dua tahap, Neneng Rahmi melalui perantara menyerahkan uang kepada Iwa dengan total Rp900 juta.

Atas perbuatannya Iwa diduga melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More