Jumat 23 Agustus 2019, 11:14 WIB

KPK Panggil Dua Saksi Dalam Kasus PT APP

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
KPK Panggil Dua Saksi Dalam Kasus PT APP

ANTARA/Rivan Awal Lingga
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam perkara suap pengadaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura II (PT AP II) yang dilaksanakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti) dengan tersangka Andra Agussalam (AYA).

Dua orang saksi itu ialah Direktur PT Inti Darman Mappanggara dan Direktur PT Angkasa Pura Propertindo Wisnu Rahardjo.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AYA," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (23/8).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Agussalam (AYA) sebagai tersangka lantaran diduga menerima S$96.700 agar PT APP menunjuk langsung PT Inti sebagai perusahaan yang akan mengerjakan Baggage Handling System (BHS) di bandara-bandara yang dikelola Angkasa Pura II.

Baca juga: KPK Panggil Deddy Mizwar

Selain Andra, KPK juga menetapkan staf PT Inti Taswin Nur sebagai tersangka lantaran diduga berperan sebagai pemberi suap.

Dalam konstruksi perkara ini, diduga PT Inti akan mendapatkan pekerjaan BHS dari PT APP yang nilai kontraknya tidak kurang dari Rp86 miliar. Proyek tersebut akan dikerjakan di enam bandara yang berada dalam pengelolaan PT AP II.

Meski awalnya PT APP ingin menggunakan sistem tender dalam pengadaan pekerjaan tersebut, Andra disinyalir mengarahkan agar pekerjaan tersebut menggunakan proses penunjukan langsung kepada PT Inti.

Padahal, berdasarkan pedoman perusahaan, penunjukan langsung atas suatu pekerjaan baru dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknnis bahwa barang atau pekerjaan tersebut hanya dapat disediakan satu pabrikan atau pemegang paten atau pemegang lisensi paten.

Andra diketahui juga mengarahkan agar ada negosiasi antara PT APP dengan PT Inti untuk meningkatkan down payment (DP) dari 15% menjadi 20% untuk modal PT Inti karena adanya kesulitan cash flow di PT Inti.

Jika ditelisik ke belakang dalam kaitan kasus korupsi, nama Andra bukan nama baru. Andra merupakan mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT Len Industri (Persero) periode 2008-2015 yang berkaitan dengan kasus KTP-E.

Pada kasus tersebut, nama Andra muncul sebagai pihak yang diduga menerima aliran dana Rp1 miliar terkait kasus KTP-E.

Meski memiliki track record seperti itu, Andra diangkat sebagai direktur di Angkasa Pura II berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-08/MBU/01/2015 tanggal 15 Januari 2015.

Dalam kasus ini, KPK menyangkakan Andra, selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More