Jumat 23 Agustus 2019, 11:00 WIB

Korsel Hentikan Pertukaran Info Intelijen dengan Jepang

Antara | Internasional
Korsel Hentikan Pertukaran Info Intelijen dengan Jepang

AFP/Jung Yeon-je
Demonstran Korsel mengangkat kertas bertuliskan "Tidak untuk Abe" dalam aksi anti-Jepang di Seoul, 15 Agustus lalu.

 

KOREA Selatan (Korsel), Kamis (22/8), mengatakan akan membatalkan pakta pertukaran info intelijen dengan Jepang. Keputusan itu disebut akan menaikkan perselisihan terkait sejarah dan perdagangan serta melemahkan kerja sama keamanan mengenai Korea Utara (Korut).    

Dengan keputusan tidak memperpanjang pakta itu, pertikaian politik dan perdagangan antara Korsel dan Jepang sekarang menjalar ke beberapa isu keamanan nasional yang sangat sensitif di kawasan itu.    

Pakta itu dirancang untuk berbagi informasi mengenai ancaman yang ditimbulkan peluru-peluru kendali dan kegiatan nuklir Korut.    

Keputusan untuk mengakhiri itu terjadi setelah Korut meluncurkan serangkaian rudal balistik jarak pendek sebagai protes terhadap apa yang dipandangnya sebagai peningkatan militer di Korsel dan Jepang.    

Perjanjian Informasi Militer Keamanan Umum (GSOMIA) dijadwalkan diperbarui secara otomatis pada Sabtu (24/8).    

Baca juga: Korut Ancam Tarik Diri dari Perundingan Nuklir dengan AS

Keputusan itu diumumkan setelah diskusi sejam di Dewan Keamanan Nasional (NSC). Presiden Korsel Moon Jae-in menyetujuinya.    

"Jepang membuat perubahan besar di lingkungan bagi kerja sama keamanan bilateral dengan mencabut status ekspor jalur pertama Korea Selatan," kata Deputi Direktur NSC Kim You-geun.    

Jepang menyebut kecemasan keamanan tanpa memberikan bukti khusus bagi keputusannya mengenai status perdagangan Korsel.

"Berdasarkan situasi ini, kami menentukan tidak akan lagi memenuhi kepentingan nasional kami untuk mempertahankan sebuah perjanjian yang kami tandatangani dengan tujuan pertukaran informasi militer yang sensitif bagi keamanan," kata Kim dalam jumpa pers.  

Jepang memprotes keputusan Korsel itu, ungkap media Jepang NHK. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More