Kamis 22 Agustus 2019, 23:09 WIB

Pemerintah Diminta Libatkan DPR Soal Pemindahan Ibu Kota

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Pemerintah Diminta Libatkan DPR Soal Pemindahan Ibu Kota

MI/ Mohamad Irfan
Yandri Susanto (kiri)

 

ANGGOTA Komisi II DPR-RI Yandri Susanto meminta pemerintah melibatkan DPR dalam pembahasan rencana pemindahan ibu kota. Hal ini mengingat diperlukannya payung hukum sebagai syarat pemindahan status Jakarta sebagai ibu kota.

“Kalau sampai saatnya kita DPR ini tidak diajak bicara, maka Ibu kota itu, bisa disebut Ibu Kota Ilegal, karena Pak Jokowi tidak bisa (perpendapat sendiri), walaupun presiden, semua yang dilakukan atas perintah undang-undang, baik itu undang dasar undang-undang (UUD) dan turunannya,” kata Yandri dalam acara diskusi, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (22/8).

Baca juga: Soal Ibu Kota Baru, Presiden: Tunggu Satu atau Dua Kajian

Tanpa adanya payung hukum, status kota baru yang akan ditentukan sebagai ibu kota pengganti Jakarta dapat dikatakan ilegal. Pemerintah yang direpresentasikan oleh Presiden Joko Widodo perlu mendapatkan persetujuan dari anggota dewan terkait rencana pemindahan ibu kota.

“Ya bisa juga dia membuat Keppres, tetapi tetap saja Keppres tidak boleh bertolak belakang dengan undang-undang karena undang-undang lebih di atas dari Keppres,” lanjut dia.

Yandri pun menyarankan, agar tim pemerintah sebaiknya segera mengirimkan draft rancangan undang-undang (RUU) tentang pemindahan ibu kota agar bisa dibahas seluruh komisi dan fraksi. Rencana pemindahan ibu kota juga perlu melibatkan pandantan dari pada akademisi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa terkait dengan tempat yang menjadi lokasi baru nantinya.

“Itu perintah dalam membuat undang-undang dan harus kami lakukan dan kami tanya juga daerah khusus Ibu Kota DKI Jakarta, bagaimana kalau pindah, apa efek positif dan negatifnya, (begitu) itu tata caranya,” ujar politikus PAN itu. (OL-8)

Baca Juga

Dok. Bakamla RI

Cegah Covid-19, Bakamla Pastikan TKI Kembali Lewat Jalur Legal

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 31 Maret 2020, 20:05 WIB
TKI yang pulang melalui jalur tikus khususnya dari Malaysia akan diarahkan ke dua pelabuhan resmi yakni Batam dan Tanjung Balai Karimun...
MI/M Irfan

Anggota Fraksi NasDem DKI Sumbang Gaji 5 Bulan untuk Covid 19

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 31 Maret 2020, 19:00 WIB
Atas dasar kemanusian seorang anggota DPRD DKI sumbangkan gaji dan tunjangan selama lima bulan kedepan untuk penanganan covid 19 di Ibu...
Ilustrasi

PLN Akan Bebaskan Tagihan Listik 450 Va

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Selasa 31 Maret 2020, 18:51 WIB
PLN bebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (Va) serta diskon pembayaran 50 persen untuk tujuh juta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya