Jumat 23 Agustus 2019, 06:25 WIB

Badan Sinkronisasi Kebijakan Demi Kesinambungan Pembangunan

Suhendra Hadikuntono Pengamat Kebijakan Publik, Pendiri Hadiekuntono’s Institute | Opini
Badan Sinkronisasi Kebijakan Demi Kesinambungan Pembangunan

Ist
Suhendra Hadikuntono Pengamat Kebijakan Publik, Pendiri Hadiekuntono’s Institute

BEBERAPA waktu lalu publik disuguhi tontonan yang tidak mendidik yaitu terjadinya polemik panas di media massa antara Menkum dan HAM versus Wali Kota Tangerang. Penyebab gesekan di antara pejabat negara tersebut ialah terjadinya ketidaksinkronan kebijakan antara dua lembaga itu. Meskipun konflik yang memanas tersebut akhirnya bisa teratasi dengan bantuan beberapa pihak terkait, namun sempat membuat energi berbagai pihak terbuang sia-sia untuk sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Kejadian di atas hanya salah satu contoh kecil betapa seringnya kebijakan pemerintah pusat tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah. Ribuan masalah serupa dengan kasus berbeda juga terjadi. Penyebabnya ialah tidak adanya komunikasi konstruktif yang dibangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, banyak kebijakan strategis pemerintah pusat atau kebijakan presiden tidak dijalankan sesuai dengan tujuan mulia yang diinginkan. Ujung-ujungnya masyarakat luas yang dirugikan atas silang sengkarut yang terjadi.

Pada 2017 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan temuan tentang 15.000 permasalahan bernilai puluhan triliun rupiah di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN. Temuan itu terungkap saat BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2017 kepada DPR dua tahun lalu.

Temuan itu menunjukkan begitu banyaknya kebijakan lembaga negara baik pusat maupun daerah yang tumpang tindih bahkan bertentangan satu sama lain. Ketidaksinkronan kebijakan ini bukan hanya terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi juga antara instansi pusat satu dengan yang lain, juga antara pemerintah daerah satu dengan lainnya.

Tumpang-tindih peraturan dan kebijakan ini disebabkan tidak adanya perangkat data base peraturan dan kebijakan, baik di pusat maupun daerah yang bisa digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi pembuat kebijakan atau peraturan. Kesimpangsiuran dan ketidaksinkronan kebijakan ini mengakibatkan ketidakpastian, ketidakpercayaan dan keraguan publik terhadap konsistensi peraturan yang dibuat pejabat negara.

 

Tidak terealisasi

Contoh lain yang bisa saya sebutkan ialah keinginan Presiden Joko Widodo untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di negeri ini. Reformasi perizinan dengan cara memangkas secara signifikan birokrasi perizinan di tingkat pusat, khususnya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada kenyataannya tidak diikuti beberapa pemerintah daerah. Akibatnya, iklim investasi yang kondusif seperti harapan Presiden tidak kunjung terealisasi.

Pertanyaannya, lembaga mana yang seharusnya membantu Presiden memonitor dan menyinkronkan kebijakan pemerintah baik di pusat maupun daerah? Pada era administrasi pemerintahan Presiden Soeharto ada jabatan otonom di luar kementerian yang dibentuk Presiden untuk tugas khusus melakukan kegiatan monitoring dan pengawasan jalannya kebijakan pemerintah pusat, yaitu Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalopbang). Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibentuk lembaga serupa yaitu Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kedua lembaga tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Lembaga itu cukup efektif membantu meminimalisasi kesimpangsiuran atau tumpang-tindih kebijakan antarinstansi di level kementerian dan lembaga. Hanya sayangnya, lembaga ini tidak menjangkau ke level pemerintah daerah. Artinya, kedua lembaga tersebut tidak mampu menjawab permasalahan yang timbul secara komprehensif.

Dari kenyataan tersebut, saya mengusulkan agar pada periode pemerintahan Presiden Jokowi lima tahun ke depan dibentuk lembaga permanen, yaitu Badan Sinkronisasi Kebijakan Nasional. Level lembaga itu harus setingkat kementerian agar punya kekuatan untuk mengeksekusi suatu kebijakan. Tugas dari lembaga itu harus lebih luas dan lebih komprehensif dibanding lembaga yang pernah ada, yakni melakukan pengawasan arah pembangunan nasional dan melakukan sinkronisasi kebijakan baik di level pusat maupun daerah.

Tugas lain dari lembaga itu ialah memberikan asistensi kepada semua lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah dalam membuat suatu kebijakan. Kalau lembaga ini terbentuk, Presiden Jokowi akan punya mata dan telinga untuk memastikan semua kebijakannya dapat dijalankan sepenuhnya oleh semua instansi dan kepala daerah.

Yang tidak kalah penting dilakukan pemerintah ialah mempersiapkan SDM Indonesia yang unggul untuk selalu tanggap dan koordinatif dalam proses pembuatan kebijakan. Di samping itu, pembentukan Badan Sinkronisasi Kebijakan Nasional memerlukan dukungan perangkat sarana teknologi informasi yang terintegrasi. Lembaga itu nantinya juga akan dilengkapi pusat data dan informasi terpadu yang bisa diakses berbagai pemangku kepentingan pembuat kebijakan.

Dengan demikian bisa disebutkan bahwa prasyarat pembentukan lembaga ini adalah, pertama, kesadaran dan niat baik pemerintah untuk membuat perubahan; kedua, adanya dukungan SDM yang unggul dan tanggap terhadap perubahan; dan ketiga, adanya dukungan perangkat teknologi informasi yang memadai.

Saya meyakini terbentuknya lembaga itu akan mempermudah semua pemangku kepentingan di negeri ini untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Setidaknya energi bangsa itu bisa kita arahkan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat daripada sibuk bersengketa di antara lembaga negara.

Dengan mempertimbangkan lima program kerja prioritas yang telah dicanangkan Presiden Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Minggu, 14 Juli 2019, saya memandang sangat mendesak dibentuknya lembaga ini untuk membantu Presiden dalam memastikan kebijakannya dijalankan aparatur di bawahnya dengan tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat optimal bagi rakyat.

Terbentuknya Badan Sinkronisasi Kebijakan Nasional memastikan tidak akan ada lagi tumpang tindih antara kebijakan satu dan kebijakan yang lain. Selain itu menghindari potensi gesekan atau tumpang-tindih kepentingan yang sering terjadi, serta menegakkan kembali kewibawaan pemerintah. Dan yang terpenting tidak ada energi bangsa yang terbuang sia-sia untuk menyelesaikan konflik kepentingan antarlembaga negara.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More