Kamis 22 Agustus 2019, 18:00 WIB

Pembatasan Internet di Papua Dinilai tidak Proporsional

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Pembatasan Internet di Papua Dinilai tidak Proporsional

MI/ Rommy Pujianto
Yati Andriyani

 

PEMBATASAN akses internet di beberapa wilayah di Papua dinilai melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi, seperti yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.

"Tindakan tersebut menunjukan bahwa negara tidak berimbang dan tidak proporsional dalam merespon persoalan yang berkembang di Papua," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani melalui keterangan tertulis, Kamis (22/8).

Baca juga: Jokowi: Tindak Tegas Prajurit TNI yang Persekusi Mahasiswa Papua

Cara tersebut, sambung dia, alih-alih membangun rasa percaya rakyat Papua atas langkah dan keberpihakan pemerintah, justru semakin menunjukkan adanya perlakuan diskriminatif yang berlapis kepada warga Bumi Cenderawasih itu.

Sementara tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua belum jelas penegakan hukumnya dan penyelesaian pelanggaran HAM belum tuntas. Demikian juga pemulihan hak-hak dan rencana penyelesaian persoalan Papua belum juga ditunjukkan oleh negara. Justru yang dikeluarkan pemerintah ialah kebijakan pembatasan akses informasi. Kontras memandang tindakan tersebut jauh dari penyelesaian yang tepat.

"Negara pun kerap berdalih dengan alasan keamanan dalam melakukan throttling, sementara kita tidak pernah mendapatkan akuntabilitas dari proses tersebut. Mulai dari parameter keadaan yang menjustifikasi dilakukannya throttling sampai laporan atas hasil kebijakan tersebut sebagai bentuk transparansi," tandasnya.

Kontras khawatir pelambatan akses internet akan membuat masalah Papua semakin berlarut. Alih-alih membuka informasi seluas-luasnya, kebijakan yang dipilih justru membatasi akses informasi. Pelambatan akses internet dapat menjadi 'penjara' yang lain bagi Papua dan publik.

"Berdasarkan cara-cara yang dipilih negara dalam menangani situasi yang memanas di Papua, negara justru semakin memperlihatkan kegagalannya dalam mengidentifikasi masalah utama Papua, serta cara-cara demokratis dalam menanganinya," pungkasnya. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Ditangkapnya Edhy Prabowo akan Pengaruhi Elektabilitas Gerindra

👤Cindy Ang 🕔Kamis 26 November 2020, 08:03 WIB
"Alasannya, sederhana saja, Edhy Prabowo merupakan anak emasnya Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto....
Dok MI ROMMY PUJIANTO

Politisi NasDem Tuding Rocky Gerung Fitnah Gerindra

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 26 November 2020, 06:54 WIB
Rocky menyebut Gerindra akan membalas dendam setelah Edhy Prabowo ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh...
MI/ANDRI WIDIYANTO

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pihak Lain di Kasus Edhy Prabowo

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 26 November 2020, 06:27 WIB
"Tidak tertutup kemungkinan pengembangan selanjutnya pada tahapan selanjutnya bisa saja ada...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya