Kamis 22 Agustus 2019, 16:26 WIB

Alumni PPRA Lemhannas Wajib jadi Agen Perubahan

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Alumni PPRA Lemhannas Wajib jadi Agen Perubahan

MI/ Adam Dwi
Gubernur Lemhanas Letjen TNI Purn Agus Widjojo memberikan penghargaan kepada peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)

 

ALUMNI Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang diperoleh selama mengikuti proses pendidikan. Para alumni yang akan menjadi agen perubahan di negeri ini pun harus berpikir secara komprehensif, integral, holistik, dan sistemik.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Lemhannas RI Letjen (Purn) Agus Widjojo di sela-sela Upacara Penutupan PPRA 59 Tahun 2019, di Gedung Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (22/8). Dalam kegiatan itu, Agus mewisuda 99 peserta yang berasal dari TNI, Polri, akademisi, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

"Bekal ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan berbagai kebijakan sesuai dengan penugasan di lingkungan kerja masing-masing," ujarnya.

Peserta PPRA yang telah mengikuti pembekalan wawasan selama 7 bulan, sambung dia, tidak boleh melupakan bahwa proses pendidikan merupakan tahap investasi bagi perseorangan dan institusional. Investasi tersebut sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pengabdian para alumni dalam institusi yang telah memberikan tugas belajar.

Nilai tambah yang didapat dari kesertaan para alumni PPRA 59 ialah adanya kesempatan saling belajar dan berbagi dari kebersamaan beragam latar belakang. Menurut dia, sistem nasional yang efektif hanya dapat dibangun atas dasar kebersamaan antara dasar kekuatan struktur, disiplin secara individu dan kelembagaan, serta patriotisme yang menjadi ciri organisasi TNI/Polri, termasuk independensi cara berpikir eksploratif peserta dari non-TNI/Polri.

"Kedua ciri budaya kelembagaan tersebut perlu dibangun sebagai kompetensi perorangan guna mendapatkan analisis kritis dalam rangka mendapatkan hasil terbaik dalam sebuah sistem nasional," katanya.

Agus menerangkan, nilai tambah lainnya dari kehidupan senat PPRA 59 ialah sebagai laboratorium kehidupan bersama dalam sebuah organisasi. Antara lain, bagaimana menentukan kesepakatan pilihan dari pemikiran 99 orang anggota senat, masing-masing berawal dari pendapat perseorangan yang berbeda-beda, dan bagaimana menyikapi kekecewaan apabila pilihan yang dianggap terbaik tidak menjadi pilihan pimpinan.

"Bagaimana kita menyikapi perbedaan, bagaimana kita berhadapan dengan otoritas pemimpin. Contoh yang kita lihat dalam masyarakat lebih banyak bukan merupakan contoh yang baik dan tidak patut untuk dijadikan model pencarian solusi atas perbedaan. Dalam kaitan itulah para alumni PPRA 59 nanti dapat menjadi agen perubahan."

Ia menilai, perubahan dari sistem nasional yang kurang efektif menuju kepada pembangunan sistem nasional yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan peradaban bangsa, terutama dalam sebuah kesatuan sikap masyarakat modern, di mana setiap warganya menyadari akan hak dan kewajibannya secara seimbang.

"Hal ini sejalan dengan tagline generasi milenial yang bukan lagi menjadi 'yang terbaik' seperti dalam era old, tetapi menjadi 'yang pertama' sebagai simbol inovasi. Artinya, 'yang pertama' menemukan cara baru, 'yang pertama' melakukan perubahan," kata Agus.

Lebih jauh, terang dia, para alumni kini tengah berada pada awal pengabdian kembali. Pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kompetensi tidak hadir untuk tujuan pada dirinya sendiri. Semua elemen tersebut hadir guna diabdikan sebagai instrumen pengabdian para peserta didik.

Oleh karena itu, imbuhnya, menjadi penting bagi alumni untuk mengambil intisari dari pembekalan yang diterima dan mencari bentuk operasionalnya, sebagai jembatan yang menghubungkan antara pembekalan dalam pendidikan dengan pengabdian di lapangan. Apabila melihat perkembangan lingkungan yang terjadi sekarang ini, para alumni PPRA dituntut bisa mentransformasikan pembekalan yang diterima di Lemhannas RI menjadi bentuk pengabdian konkret dalam tugas dan menjadi suatu hal mendesak.

"Pemahaman yang tepat pada diri kita dalam fungsi organisasi adalah pemahaman atas pengetahuan dan praktek organisasi, pemahaman atas konsep sistem politik yang berlaku, khususnya demokrasi, prosedur dan mekanisme proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Dan yang terpenting, kesadaran menempatkan diri kita sebagai warga negara yang baik, apa pun jabatan dan bidang pengabdian kita," pungkasnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More