Kamis 22 Agustus 2019, 13:08 WIB

Tiga Pejabat PUPR Kota Dumai Dipanggil KPK dalam Kasus DAK

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Tiga Pejabat PUPR Kota Dumai Dipanggil KPK dalam Kasus DAK

MI/Rommy Pujianto
Logo KPK

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga pejabat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kota Dumai sebagai saksi dalam perkara suap Dana Alokasi Khusus Kota Dumai dalam APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk tersangka Wali Kota Dumai Zulkifli AS.

Tiga saksi itu ialah Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Dumai Reza Pahlevi, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Dumai Rio Saputra, dan Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Dumai Suprapto.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap Dana Alokasi Khusus Kota Dumai dalam APBNP 2017 dan APBN 2018 untuk tersangka ZAS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (22/8).

Selain tiga pejabat tersebut, KPK juga memanggil seorang ibu rumah tangga Rahmayani dan seorang pensiunan Anwar Adnan Singkah sebagai saksi.

Zulkifli telah ditetapkan sebagai tersangka setelah menyuap Yaya Purnomo selaku pejabat Kementerian Keuangan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Baca juga: Mantan Bupati Bekasi Dipanggil KPK Terkait Kasus Meikarta

Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta dalam bentuk dolar Amerika, dolar Singapura, dan rupiah pada Yaya Purnomo dan kawan-kawan.

Selain itu, Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatannya.

Atas perbuatannya tersebut, Zulkifli dianggap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, ia juga diduga melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More