Kamis 22 Agustus 2019, 12:04 WIB

Koni Babel Dukung PON di Papua Ditunda

Rendy Ferdiansyah | Nusantara
Koni Babel Dukung PON di Papua Ditunda

MI/Rendy Ferdiansyah
Ketua KONI Babel, Elfandi

 

KOMITE Olah Raga Nasional (KONI) Provinsi Bangka Belitung (Babel) mendukung rencana Gubernur Papua untuk mengundur pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) 2020 pada 2021. Ketua KONI Babel, Elfandi mengatakan Gubernur Papua memang berencana menemui Presiden RI Joko Widodo untuk meminta agar PON tahun depan ditunda hingga 2021.

"Kalau memang diundur kita dukung, kita tidak masalah, jika itu akan menjadi lebih baik," kata Elfandi usai menghadiri Rapat anggota Tahunan KONI Babel di Hotel Grand Vella Bangka Tengah, Kamis (22/8).

Menurut Elfandi, sangat tidak baik PON di Papua pada tahun 2020 jika semuanya belum siap. Hal itu akan berdampak terhadap pelaksanaan PON itu sendiri.

"Percuma saja dipaksa jika belum siap, mendingan ditunda 2021 agar semua jadi mantap pelaksanaanya dan atlit tidak terganggu," ujar dia.

Mundurnya jadwal penyelenggaraan PON di Papua ini menguntungkan bagi kontingen Babel, karena para atlet akan mempersiapkan lebih matang. Babel akan membawa 120 atlet untuk PON di Papua.

"Sekarang ini atlet kita baru setengah matang, tapi kalau diundur pada 2021, atlet kita sudah matang dan siap bertanding dengan prestasi yang memuaskan," ungkap dia.

Elfandi menambahkan bahwa KONI sudah mengajukan anggaran untuk 120 atlet yang akan maju ke ajang PON di Papua sebesar Rp28 miliar.

baca juga: Polsek Kebonarum Salurkan Air Bersih

"Kita sudah ajukan kepeluan anggaran kita secara keseluruhan untuk PON di Papua itu Rp28 miliar. Kita belum mengetahui berapa besar yang disetujui DPRD dan Pemerintah Provinsi,"kata Elfandi. Kamis (22/8).

Anggaran Rp28 miliar tersebut meliputi untuk biaya trasportasi 120 atlet Rp3 miliar, akomodasi Rp10 miliar, dan sisanya untuk persiapan atlet selama 8 bulan. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More