Kamis 22 Agustus 2019, 10:11 WIB

267 Perusahaan Tambang di Sultra Belum Bayar Royalti

Halim Agil | Nusantara
267 Perusahaan Tambang di Sultra Belum Bayar Royalti

MI/Rommy Pujianto
Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi saat bertandang ke KPK Februari lalu membahas masalah pertambangan.

 

SEBANYAK 267 perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara belum membayar royalti untuk negara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggandeng Kejaksaan untuk menagih royalti dari perusahaan.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi didampingi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), La Ode Muhamad Syarif mengatakan selama satu setengah tahun ini ini Pemprov Sulawesi Tenggara berupaya menyelesaikan tunggakan pembayaran royalti dari 267 perusahan dengan jumlah mencapai Rp200 miliar.

Untuk dapat menagih hutang dari 267 perusahan, Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan akan bekerja sama dengan pihak Kejaksaan dan dibantu oleh KPK  untuk menagih royalti dari 267 perusaah tambang di Sulawesi Tenggara.

Tunggakan royalti 267 perusahan terungkap saat berlansungnya kegiatan penanda tanganan momerandum of understading (MoU) perjanjian kerja sama antara Pemprov Sulawesi Tenggara, Badan Pertahan Negara (BPN),  Bank Sultra dan Dirjen Pajak di Kendari.

Sementara itu Wakil Ketua KPK La Ode Muhamad Syarif mengatakan perizinan usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara berdasarkan data yang dihimpun KPK, dari 43 wajib pajak IUP pertambangan yang aktif hanya 29 wajib pajak yang membayar pajak penghasilan. Sisanya tidak membayar pajak dan diduga telah melakukan pelanggaran.

baca juga: Pelabuhan Ferry Batam Ingin Setara Singapura

Pada kesempatan itu Bupati Konawe, Kery Saeful Konggoasa mengatakan pihaknya telah melaporkan PT Virtue Dragon Nikel Industri yang sejak beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe tidak membayar pajak. Kery meminta agar KPK ikut mendampingi Pemkab Konawe untuk menagih tunggakan pajak perusahaan nikel tersebut. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More