Kamis 22 Agustus 2019, 08:45 WIB

Pangkas Birokrasi untuk Tingkatkan PAD

Bayu Anggoro | Nusantara
Pangkas Birokrasi untuk Tingkatkan PAD

Ist
Gedung DPRD Jawa Barat

 

BIROKRASI yang berbelit-belit dinilai sebagai faktor utama tidak maksimalnya pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat (Jabar). Padahal, dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang tinggi, potensi PAD daerah tersebut sangat banyak untuk bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Saya ingin memangkas birokrasi karena dari dulu sampai sekarang, masalah ini jadi penghambat PAD dan investor. Birokrasi memang terlalu berbelit-belit," kata anggota DPRD Jabar 2019-2024 termuda Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, 22. di Bandung, Selasa (20/8).

Pemuda yang masih menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Politik Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Bandung dan akrab disapa Rey itu kerap merasakan berbelit-belitnya birokrasi karena ia telah lama merintis usaha. Masalah itu terutama menyangkut perizinan.

Ia mencontohkan berbelit-belitnya birokrasi ketika memulai usaha di Kabupaten Subang yang merupakan daerah pemilihannya. Selain faktor birokrasi, hambatan lain yang dihadapi ialah banyak orang dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ingin ikut campur dalam bisnisnya.

"Terlalu banyak yang ikut campur tangan. Contohnya di Subang. Banyak LSM," katanya. Akibatnya, lanjut Rey, banyak investor yang mengurungkan niat usaha di wilayah itu sehingga potensi PAD pun hilang.

Selain memangkas birokrasi, khususnya perizinan, peningkatan PAD di Jabar bisa dilakukan dengan memaksimalkan sektor pariwisata. Ia meyakini provinsi ini memiliki banyak objek wisata yang bisa menyejahterakan masyarakat jika dikelola dengan baik.

Apalagi, tuturnya. wilayah Jabar memiliki panorama alam yang indah, di dataran rendah, pegunungan, dan laut.

Namun, pemanfaatan alam sebagai objek wisata hingga kini belum maksimal karena buruknya infrastruktur menuju lokasi. "Tidak mengherankan bila banyak warga yang tidak tahu, atau enggan untuk menuju lokasi wisata," katanya.

Atasi hambatan

Oleh karena itu, ujar Rey, pembangunan infrastruktur yang dapat mempermudah menjangkau lokasi wisata harus dilakukan. "Pembangunan infrastruktur mutlak dilakukan jika ingin memaksimalkan pariwisata untuk meraup PAD yang lebih tinggi. Saya juga mendukung upaya Pak Gubernur yang akan memaksimalkan objek wisata," katanya.

Sebagai legislator, ia segera berkoordinasi dengan pemerintah agar berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan perolehan PAD bisa diatasi.

Anggota DPRD Brebes, Jawa Tengah, Nizwar Alvisyahrin, 26, menyatakan akan mengakomodasi kebutuhan kaum muda yang dinilai masih kurang di Kabupaten Brebes, antara lain sarana dan prasarana olahraga. "Saya akan memperjuangkan kepentingan yang terkait dengan anak-anak milenial," ucapnya Nizar.

Selain sarana olahraga, katanya, yang harus diperjuangkan bagi kaum muda ialah fasilitas berkesenian.

Sementara itu, anggota DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, Fathan Nur Arifin, 24, menyatakan, setelah terpilih, ia akan fokus memperjuangkan hak-hak rakyat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia mengungkapkan, daerahnya, khususnya daerah pemilihan V, merupakan wilayah perkebunan.

Di wilayah itu hanya sedikit pemuda yang mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Untuk meningkatkan kualitas mereka, ujarnya, dalam waktu dekat ia akan membentuk kelompok-kelompok pelatihan pemuda. (UA/JI/AD/N-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More