Kamis 22 Agustus 2019, 11:30 WIB

Tanpa Koordinasi BPTJ, Perluasan Ganjil Genap Disebut Ilegal

Cindy | Megapolitan
Tanpa Koordinasi BPTJ, Perluasan Ganjil Genap Disebut Ilegal

MI/RAMDANI
Petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan sosialisasi perluasan area ganjil genapdari arah Benhil menuju Jalan Sudirman.

 

PERLUASAN ganjil genap di beberapa ruas jalan Ibu Kota dinilai ilegal. Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak berkoordinasi dengan wilayah lainnya.

"Persoalan ganjil genap diperluas itu ilegal. Karena yang bikin cuma Jakarta," ucap Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/8).

Azas mengatakan Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Seharusnya, Pemprov DKI merencanakan perluasan ganjil genap dengan BPTJ.

"Kalau persoalan transportasi Jakarta dan sekitarnya itu enggak bisa cuma Jakarta. Harus diserahkan ke BPTJ," ujarnya.

Baca juga: Ganjil-Genap Perbaiki Kondisi Udara Jakarta

Perluasan ganjil genap itu, kata dia, hanya sebagai solusi jangka pendek.

Pemerintah harus memikirkan rencana jangka panjang seperti pemberlakuan Electronic Road Prising (ERP).

"Biar ganjil genap tetap seperti yang lama. Sambil disiapkan dan dievaluasi masuk ke ERP," kata Azas.

Dia menilai kebijakan tersebut menganggu mobilitas masyarakat. Azas mencontohkan warga yang memiliki keperluan mendesak seperti sakit keras akan kesulitan. (Medcom/OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More