Kamis 22 Agustus 2019, 05:00 WIB

Tegakkan Aturan, Muliakan Pejalan Kaki

(Rif/J-1) | Megapolitan
Tegakkan Aturan, Muliakan Pejalan Kaki

MI/PIUS ERLANGGA
Pekerja mengerjakan proyek revitalisasi trotoar Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, pekan lalu. Pemerintah Provinsi DKI merevitalisasi trotoar

 

MEMULIAKAN hak pejalan kaki menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan merevitalisasi trotoar. Setelah trotoar di kawasan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, dan Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, kini revitalisasi berlangsung di kawasan Jaln Cikini, Jakarta Pusat.

Pelebaran trotoar buat pejalan kaki sepanjang 10 kilometer dimulai sejak Juni 2019. Trotoar diperlebar 4-6 meter. Revitalisasi trotoar kawasan Cikini menelan dana Rp75 miliar dan dijadwalkan selesai Desember tahun ini.

Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) yang merupakan mitra Pemprov DKI dalam mempercantik ruang publik menyebut beberapa fasilitas pendukung untuk trotoar seperti kursi hingga pohon besar di Ibu Kota merupakan investasi pejalan kaki.

Karena itu, menurut Urban Planning Associate ITDP Deliani Siregar, perlu kriteria penyediaan kursi dan pohon besar sebagai peneduh agar tidak mengganggu pejalan kaki.

"Benar butuh peneduh, tapi opsinya tidak harus selalu pohon," sebutnya, kemarin.

Bila pohon dipakai sebagai peneduh, harus dipilih yang tak menganggu pejalan kaki dan tidak merusak trotoar. Selama ini trotoar diisi dengan pot besar atau pohon besar yang mengganggu pejalan kaki. Terkadang akar pohon membongkar trotoar bahkan memecahkan pot.

Deliani memberi contoh trotoar Sudirman-Thamrin saat ini dipasang besi pelat di atas tempat tanaman agar air dapat tetap masuk dan akar bisa tumbuh. Besi itu juga bisa menahan pertumbuhan akar supaya tidak merusak trotoar. "Tata letaknya pada tempat yang baik dan tidak mengganggu pejalan kaki," imbuhnya.

Penempatan kursi pada trotoar juga perlu perhitungan jarak agar tidak menganggu mobilitas pejalan kaki. "Sebenarnya para pejalan kaki memiliki batas maksimal berjalan, khususnya warga lansia. Mereka hanya mampu berjalan 100-150 meter, jadi perlu disediakan kursi pada jarak tersebut," ucapnya.

Ia menegaskan penyediaan fasilitas peneduh dan kursi diharuskan sesuai luas ruang trotoar. "Kalau ruang trotoar cuma 1,8 meter, lebih baik pene-duh menggunakan kanopi. Kalau memiliki ruang luas sekitar 5 meter, boleh menanam tanaman dan meletakkan kursi sebab tidak akan mengganggu mobilitas pejalan kaki," tukasnya.

Pemotor naik trotoar

Seorang warga Cikini, Ratna, 53, menyambut baik perluasan trotoar di wilahnya. Namun, ia menyesalkan sejumlah pemotor suka merebut hak pejalan kaki. "Apakah tidak lebih baik dibuat penghalang agar pemotor tidak naik ke trotoar?" cetusnya.

Menurut Deliani, pemasangan bollard pada trotoar bukan penyelesaian yang pas. Tindakan paling efektif ialah penegakan hukum yang tegas bagi para pelanggar. Pemasangan bollard bukan untuk mencegah kendaraan masuk trotoar, melainkan meminimalkan kecelakaan di ruang pejalan kaki.

Deliani mendesak supaya hak pejalan kaki dimuliakan dengan menegakkan penguatan hukum. Misalnya, membuatkan hukum hak pejalan kaki dengan sanksi tegas bagi kendaraan yang melintas di trotoar, termasuk penggunaan trotoar sebagai tempat parkir.

"Sebenarnya sudah ada perangkat hukum yang mengatur hak-hak pejalan kaki. Namun, perlu dijalankan dan dipertegas penegak hukum," terangnya. (Rif/J-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More