Rabu 21 Agustus 2019, 22:02 WIB

Gerindra Tantang PSI Tolak Gaji dan Fasilitas DPRD DKI

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Gerindra Tantang PSI Tolak Gaji dan Fasilitas DPRD DKI

Antara/ Yudhi Mahatma
Mohammad Taufik

 

JANGAN pin emas saja yang ditolak, Gerindra meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak mengambil gaji dan tunjangan sebagai anggota DPRD DKI.

Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik melontarkan tantangan itu saat menanggapi sikap PSI yang menolak anggaran pengadaan pin emas yang mencapai Rp1,3 miliar.

"Ya genit aja PSI. Kalau mau jangan tanggung, gak usah ambil honor, gak usah minta apa-apa gitu lho," kata Taufik saat dihubungi, Rabu (21/8).

Baca juga: Pemprov DKI Hentikan Bantuan kepada Imigran di Kalideres

Menurut Taufik, anggaran pengadaan pin emas itu wajar dan sudah sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Sekretariat DPRD memang diharuskan melakukan pengadaan dua buah pin emas seberat 5 gram dan 7 gram untuk tiap anggota DPRD yang akan dilantik. Dua buah pin akan berlaku untuk masa jabatan lima tahun.

"Itu wajar. Nggak aneh. Sudah ada lama aturannya. Kenapa baru dipermasalahkan sekarang?," terang pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra itu.

Sebagai partai baru, ia menyarankan agar PSI sebaiknya belajar banyak mengenai aturan yang melekat pada DPRD sebelum nanti kadernya dilantik menjadi anggota legislatif untuk lima tahun ke depan.

"Dari pada nanti koar-koar jadi malu sendiri," tandas Wakil Ketua DPRD DKI itu.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Rian Ernest menegaskan menolak pengadaan pin emas bagi anggota DPRD DKI karena dinilai terlalu mahal. Mahalnya harga disebabkan pin menggunakan emas asli 22 karat.

Menurutnya, pin keanggotaan bisa menggunakan bahan lain yang lebih murah. Ernest lantas menginstruksikan agar kader PSI yang dilantik menjadi anggota DPRD DKI menolak pemberian pin itu.(OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More