Kamis 22 Agustus 2019, 01:00 WIB

Konstitusionalitas Edit Pasfoto sebagai Calon Anggota Legislatif

Wilma Silalahi Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  | Opini
Konstitusionalitas Edit Pasfoto sebagai Calon Anggota Legislatif

Ilustrasi
Opini

ITU merupakan sepenggal lagu dari Noah yang sangat menginspirasi bahwa dalam menjalani hidup, tidak boleh ada kepura-puraan atau kebohongan. Berjalanlah dengan realitas kehidupan, apa pun kondisi dan keadaan diri kita, itulah yang terbaik yang dianugerahkan Tuhan kepada kita.

Pesta demokrasi 2019 telah usai. Ada pihak yang merasa senang dengan hasil suara yang diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi ada juga yang tidak puas. Para peserta pemilu yang tidak puas dengan hasil suaranya mempergunakan haknya dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK sebagai the last resort (mengutip kata pengantar M Guntur Hamzah dalam buku Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak oleh Wilma Silalahi) untuk penyelenggara pemilu dalam mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu agar tercipta pemilu yang demokratis dan sesuai dengan asas pemilu, melaksanakan tugasnya dengan berintegritas, dan dapat memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

MK melaksanakan salah satu kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilu untuk perkara pemilu presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus diselesaikan paling lama 14 hari kerja sejak diregistrasi. Adapun untuk pemilu kali ini, ada satu perkara. Sementara itu, untuk perkara pileg diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak diregistrasi, yang pada 2019 sebanyak 260 perkara. Adapun batas akhir pembacaan putusan oleh MK pada 9 Agustus 2019, pukul 00.00 WIB. MK mengadili dan memutus sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam setiap tahapan persidangan di MK dilaksanakan secara transparan, berintegritas, dan tidak memihak salah satu pihak dalam penyelesaiannya.

Dalam persidangan yang digelar MK, banyak hal menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Salah satunya putusan MK No 03-18/PHPU.DPD-XVII/2019 yang diajukan Prof Dr Farouk Muhammad, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nusa Tenggara Barat (NTB) nomor urut 27 terhadap Evi Apita Maya dan H Lalu Suhaimi Ismy, tiap-tiap calon anggota DPD dari NTB nomor urut 26 dan nomor urut 35, yang mendalilkan pelanggaran adiministrasi dan tindakan tidak jujur dan tidak adil, adanya politik uang (money politics), serta pelanggaran terjadinya penggelembungan suara. Terhadap Evi Apita Maya diduga telah memanipulasi atau mengedit pasfoto di luar batas kewajaran yang mengubah identitas diri. Sementara itu, terhadap Lalu Suhaimi Ismy yang menggunakan pasfoto pada saat pemilu calon anggota DPD periode 2014-2019.

Apakah foto editan sebagai identitas diri dalam pencalonan caleg dapat dikatakan merupakan kebohongan publik? Atau apakah caleg tidak dapat menggunakan pasfoto editan untuk ikut mencalonkan diri sebagai caleg, serta apakah pengeditan pasfoto untuk menjadi seorang caleg dapat dikatakan konstitusionalitas?

MK di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terhadap dalil pemohon mengenai terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi Ismy, MK berpendapat bahwa pelanggaran tersebut merupakan jenis pelanggaran administratif yang seharusnya dilaporkan dan diselesaikan Bawaslu. Akan tetapi, berdasarkan keterangan Bawaslu di dalam persidangan, tidak ada laporan, masukan, ataupun tanggapan dan keberatan dari masyarakat berkaitan dengan persyaratan calon anggota DPD RI Provinsi NTB. Dugaan pelanggaran tersebut baru dilaporkan saksi pemohon setelah melewati hari pemungutan suara, yang seluruh pihak telah mengetahui hasil perolehan suara dari tiap-tiap calon anggota DPD RI untuk NTB.

Padahal, semua calon sebelumnya telah diundang sejak jauh hari oleh termohon untuk memastikan spesimen surat suara yang berisi foto-foto para calon anggota DPD NTB telah sesuai. Dalam proses tersebut, tidak ada keberatan dari para calon terhadap foto yang digunakan calon lainnya. Hal tersebut bahkan telah disetujui dengan cara membubuhkan paraf para calon anggota DPD terhadap spesimen surat suara tersebut. Termohon telah pula mengumumkan secara terbuka melalui media cetak agar masyarakat dapat melakukan koreksi terhadap daftar calon sementara (DCS) untuk perseorangan calon anggota DPD sebagai pemenuhan dari asas transparansi, partisipasi, dan publisitas. Namun, tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap nama-nama calon anggota DPD yang diumumkan tersebut sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menurut KPU sebagai penyelenggara pemilu, pada saat sidang mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu di Mahkamah Konstitusi, 18 Juli 2019, Komisioner KPU Ilham Saputra menegaskan bahwa rupa foto wajah peserta pemilu pada alat peraga kampanye dan surat suara merupakan kewenangan peserta pemilu itu sendiri. Tidak ada aturan yang mengharuskan foto peserta pemilu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari peserta pemilu lain. Oleh karena itu, menurut KPU, tidak ada pelanggaran atau upaya kebohongan yang dilakukan pihak terkait.

 

Kebohongan publik

Kebohongan publik ialah suatu kondisi atau keadaan yang diungkapkan ke hadapan publik yang tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan sebenarnya yang bertujuan memengaruhi atau membuat kondisi menjadi tidak kondusif dan terpengaruh dengan berita yang disebarkan. Dengan demikian, dapatkah pasfoto editan dikatakan sebagai kebohongan publik?

Untuk mengetahui jawaban tersebut, kita harus mengetahui alasan mengapa orang-orang melakukan edit foto. Semua orang ingin terlihat cantik/ganteng dan menarik. Semua orang ingin foto yang dibagikan melalui media sosial membuat orang-orang tertarik melihatnya.

Saat ini sangat banyak fasilitas/aplikasi yang disiapkan media sosial untuk menampilkan foto yang cantik/ganteng dan menarik. Untuk menjawab apakah pengeditan foto merupakan suatu perbuatan yang inkonstitusional, kembali kita bertanya, mengapa pemerintah memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan untuk memproduksi kamera yang mempunyai aplikasi mempercantik diri.

Terkait dengan pengeditan foto, jika para jurnalis, warga, dan media sosial ingin dipercaya publik, konten yang disajikan harus menganut prinsip kebenaran, tak terkecuali konten foto. Ada etika yang harus dikedepankan ketika melakukan edit foto secara digital, seperti yang diungkapkan pakar jurnalisme online dan multimedia Melinda J McAdams, profesor dari Universitas Florida.

Menurut McAdams, ada lima langkah olah foto yang boleh dilakukan dan tidak termasuk sebagai kebohongan publik, yaitu memotong gambar (cropping), memberi warna (toning), menajamkan warna (sharpening), mengubah ukuran foto (resizing), dan menyimpan dalam format yang telah dioptimalkan. Dengan demikian, sepanjang dipenuhinya prinsip kebenaran dan melakukan pengeditan sebuah foto dengan mendasarkan pada langkah-langkah tersebut, dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk kebohongan publik.

Terkait dengan kebohongan publik, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana mengatur bahwa kebohongan publik ialah berita/pemberitahuan bohong atau kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan dia sendiri mengetahui bahwa berita/pemberitahuan/kabar tersebut ialah bohong sehingga dapat menimbulkan kehebohan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, konstitusionalitas pengeditan foto caleg sebagai peserta pemilu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dikatakan sebagai kebohongan publik, sepanjang dipenuhinya prinsip kebenaran dan sesuai dengan minimal lima langkah olah foto.

Hal ini sesuai dengan Pasal 28F UUD 1945, menyatakan, 'setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia'. Hal ini juga dipertegas dalam persyaratan untuk menjadi peserta pemilu caleg DPD sesuai Pasal 182 UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi untuk menjadi bakal caleg DPD sesuai Pasal 258 ayat (2) UU Pemilu. Dalam pasal-pasal itu tidak ada yang mengatur persyaratan bahwa untuk menjadi caleg DPD harus melampirkan pasfoto dan terhadap kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi peserta pemilu juga dilakukan verifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 259 UU Pemilu. Oleh karena itu, pasfoto bukan menjadi persyaratan yang utama untuk menjadi caleg DPD.

'Hidup akan sia-sia apabila tidak berintegritas. Oleh karena itu, untuk kebaikan, beranilah berkata benar. Lakukan perubahan kecil ke arah perubahan yang lebih baik. Jangan takut melangkah sendirian apabila benar'.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More