Rabu 21 Agustus 2019, 19:06 WIB

KPU Usul Bentuk Tim Antihoaks untuk Pilkada 2020

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
KPU Usul Bentuk Tim Antihoaks untuk Pilkada 2020

MI/Ramdani
Ketua KPU Arief Budiman.

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan membentuk tim untuk menangkal hoaks pada saat Pilkada 2020. Hal ini berdasarkan evaluasi KPU pada pemilu 2019, di mana hoaks menyebar secara masif.

Menurut Ketua KPU RI, Arief Budiman, pihaknya akan menggandeng kementrian dan lembaga terkait seperti Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Intelijen Negara (BIN) dan lain-lain untuk membantu menangkal penyebaran hoaks.

Baca juga: Polisi Diminta Usut Motif Pelaku Pelempar Bom Molotov DPP Golkar

"Kita usulkan membentuk tim atau kelompok kerja yang isinya lintas lembaga bisa dari penyelenggara pemilu, lalu aparat keamanan, kemudian penggiat media sosial, ahli-ahli cyber dalam teknologi informasi. Lalu Kominfo, BIN, dan Mabes Polri," ujar Arief, Rabu (21/8).

Diketahui, penyebaran hoaks meningkat pada pemilu 2019. Terhitung dari tahun 2004, hoaks menyerang ke penyelenggara pemilu melalui teknologi informasi. Yang paling anyar, hoaks soal tujuh kontainer surat suara tercoblos dialamatkan ke KPU. Kemudian hoaks lainnya soal server KPU sudah disetting sedemikian rupa.

Komisioner KPU RI lainnya, Wahyu Setiawan, sepakat tentang adanya tim untuk mewadahi pembentukan antihoaks. Menurutnya, platform media sosial seharusnya dijadikan tempat untuk memberikan informasi yang benar serta memberikan kritik misalnya terhadap pelaksaan pemilu.

"Tapi terkadang, di media sosial malah ada pihak yang tak bertanggung jawab. Membiarkan bangsa ini pecah belah dengan alasan kebebasan berpendapat. Apakah kebebasan berpendapat macam ini yang kita harapkan?" kata Wahyu.

Baca juga: BIN Sebut ada Dalang di Balik Kerusuhan Papua

Oleh karena itu, tim antihoaks juga difungsikan untuk pendidikan mengenai bagi pemilih. Media sosial salah satu wadah penting menurut Wahyu, untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat.

"Kita sama-sama tahu politisasi SARA itu musuh terbesar bagi demokrasi. Oleh karena itu, tak ada cara lain untuk melawan itu semua melalui pendidikan. KPU punya program besar pendidikan pemilih. salah satunya kita akan memanfaatkan medsos," tandas Wahyu. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More