Rabu 21 Agustus 2019, 15:00 WIB

Lima Pengelolaan Sampah Dibangun di Daerah Aliran Sungai Citarum

Sri Utami | Humaniora
Lima Pengelolaan Sampah Dibangun di Daerah Aliran Sungai Citarum

Antrara/Novrian Arbi
Warga menggunakan perahu untuk memilah sampah plastik di aliran Sungai Citarum, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

 

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali membangun fasilitas pengelolaan sampah di lima Kabupaten daerah aliran sungai (DAS) Citarum. Lima daerah tersebut yakni Kabupaten Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu dan Kabupaten Sumedang.

Dirjen Penegelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menerangkan KLHK telah melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan bupati di lima daerah tersebut.

Para bupati dari lima kabupaten tersebut diberikan tanggung jawab untuk menggunakan fasilitas pengelolaan sampah dengan optimal sehingga dapat mengurangi serta mengendalikan sampah yang masuk ke laut hingga 40%. 

"Lima daerah iNi dalam kerangka pemulihan daerah aliran sungai Citarum. Tahun lalu kami sudah lakukan pembangunan fasilitas di enam daerah dan kali ini kami buat pembangunan pusat daur ulang sampah dengan kapasitas 10 ton perhari termasuk pembangunan bank sampah induk serta sarana dan prasarana pendukungnya," jelas Rosa di Jakarta. Rabu (21/8).

Berdasarkan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, KLHK memiliki peran penting mempercepat pelaksaan dan pelaksanaan kebijakan DAS Citarum melalui operasi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan DAS Citarum.

"Kami juga membantu untuk edukasi para operatornya dan masyarakat di sekitarnya bisa menggunakan dengan baik. Kami berharap dengan pembangunan pengeloaan sampah di sana bisa membantu pengendalian sampah yang masuk ke laut. Karena 80% sampah yang ada di laut berasal dari aktivitas di darat dan 20% aktivitas di laut," ujarnya 

Rosa memerinci dari pembangunan tersebut menggunakan anggaran 2019 dan harus dapat beroperasi di tahun yang sama.

Ia menegaskan bahwa fasilitas pusat pengelolaan sampah sambungnya dapat mengurangi emisi gas rumah kaca  sekitar 5000 ton (CO2 pertahun) serta mengendalikan pembentukan gas metana dengan mengurangi jumlah sampah yang ditimbun.

"Target harus 2019 karena ini anggaran 2019 dan 2020 diharapkan diterapkan lebih baik lagi di daerah tersebut. Karena da 13 daerah lain yang sudah kami berikan fasilitas ini dalam koridor pemulihan DAS Citarum" 

Rosa mengungkapkan pihaknya menemukan beberapa daerah yang tidak optimal dalam pengelolaan sampah menggunakan fasilitas yang diberikan. Hal tersebut akan memengaruhi penilaian daerah untuk bisa mendapatkan penghargaan Adipura. 

"Memang ada yang sudah kami kasih tapi belum optimal menggunakannya.  Maka sesudah MoU ini kami akan kumpulkan kepada dinas lingkungan hidup untuk diberikan arahan tentang pembangunan dan paska pembangunan. Dan untuk adipura ini akan memengaruhi nilai daerah termasuk perawatan terlebih pengurangan dan pengelolaan sampahnya," tegasnya. (OL-09)

Baca Juga

ANTARA/ADENG BUSTOMI

Era Kenormalan Baru, Inovasi Pengembangan Potensi Desa Diharuskan

👤Arnoldus Dhae 🕔Jumat 03 Juli 2020, 01:15 WIB
Inovasi dan kreativitas pengembangan potensi desa menghadapi era kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19 harus...
ANTARA

Tujuh Provinsi Rawan Karhutla

👤MI 🕔Jumat 03 Juli 2020, 00:35 WIB
SEDIKITNYA, ada tujuh provinsi yang rawan terkena bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun...
ANTARA

KPAI Laporkan Kisruh PPDB ke Kemendikbud

👤Atikah Ishmah W 🕔Jumat 03 Juli 2020, 00:10 WIB
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan aduan masyarakat mengenai permasalahan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB)...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya