Rabu 21 Agustus 2019, 10:50 WIB

Lima Pejabat Kepri Diperiksa Terkait Kasus Suap

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Lima Pejabat Kepri Diperiksa Terkait Kasus Suap

MI/ROMMY PUJIANTO
Juru bicara KPK Febri Diansyah.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa enam saksi terkait dengan kasus dugaan suap dalam izin reklamasi di Kepulauan Riau (Kepri) dengan tersangka Nurdin Basirun (NBU).

Pemeriksaan enam saksi itu dilakukan di Polres Balerang, Kepri. "Hari ini diagendakan pemeriksaan enam saksi untuk tersangka NBU. Pemeriksaan dilakukan di Polres Barelang, Kepri," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

Lima dari enam saksi merupakan pejabat Pemprov Kepri, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Pemprov Kepri, Misni; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Kepri, Burhanudin; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Kepri, Tagor Napitupulu.

Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil, Sardi Sun; Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Kepri, Cecep Sujana; dan Asisten 2 Sekretaris Dae-rah Pemprov Kepri, Samsul Bahrum.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat tersangka. Tiga di antaranya diduga sebagai penerima, yakni Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono.

Sementara itu, diduga sebagai pemberi ialah Abu Bakar dari pihak swasta.

Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam, untuk pembangunan resor di area seluas 10,2 hektare. Padahal, lokasi  itu ialah kawasan budi daya dan hutan lindung.

KPK menduga Nurdin sudah memiliki hubungan dekat dengan Abu Bakar sehingga selaku gubernur ia meme-rintahkan Budi dan Edy untuk segera memuluskan perizinan untuk Abu Bakar.

Budi lalu memberitahukan kepada Abu Bakar bahwa supaya izinnya disetujui, Abu Bakar harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba di bawahnya sebagai budi daya ikan. Itu agar seolah-olah terlihat seperti ada fasilitas budi daya.

Budi juga diduga memerintahkan Edy untuk membuat data pendukung perizinan yang diajukan Abu Bakar. Namun, data yang dibuat Edy  merupakan data salin tempel, tanpa analisis yang benar.

Nurdin diduga menerima sejumlah uang dari Abu Bakar atas pemulusan perizinan tersebut, baik secara langsung maupun melalui Budi dan Edy. (Mir/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More