Rabu 21 Agustus 2019, 09:10 WIB

Eks Teroris Efektifkan Deradikalisasi

Dero Iqbal Mahendra | Politik dan Hukum
 Eks Teroris Efektifkan Deradikalisasi

MI/MOHAMAD IRFAN
M Hasan Ansori bersama Staf Ahli Bidang Pencegahan BNPT Muhammad Suaib Tahir (tengah) dan Direktur Eksekutif Serve Indonesia Dete Aliah.

 

PROGRAM deradikalisasi sebaiknya melibatkan eks teroris sebagai narasumber. Pendekatan tersebut akan lebih efektif ketimbang dilakukan oleh pihak lain.

Demikian diungkapkan Direktur Program dan Riset The Habibie Center M Hasan Ansori dalam diskusi dan peluncuran buku Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan dan Tantangan, di Jakarta, kemarin.

"Temuan kami menunjukkan deradikalisasi akan lebih efektif jika dilakukan oleh mantan teroris karena jauh lebih bisa diterima jika dibandingkan dengan dilakukan orang lain. Kalau saya mantan teroris akan lebih didengar jika dibandingkan kalau polisi yang bicara," terang Hasan.

Ia juga mencontohkan pendekatan pendidikan yang dilakukan oleh seorang eks teroris yang mendirikan Pesantren Al Hidayah. Di pesantren itu, menurut Hasan, seluruh siswanya merupakan anak-anak dari mantan teroris dan teroris.

Hasan menilai langkah tersebut sangat tepat. Jika anak-anak tersebut tidak diarahkan dan diberikan pendidikan, dikhawatirkan akan menjadi target perekrutan berikutnya oleh pihak teroris.

"Ini contoh seperti Pesantren Al Hidayah itu menarik karena semua mantan teroris percaya dan menyekolahkan anak di sana," tutur Hasan.

Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan deradikalisasi di Indonesia belum banyak mengaktifkan pemerintah daerah. Kesadaran akan deradikalisasi seharusnya tidak hanya bersifat top down dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tetapi juga bottom up dari masyarakat.

"Keterlibatan pemda masih sedikit dan kurang dilibatkan. Hampir semua pemerintah lokal mengatakan dengan terbuka bahwa programnya langsung dari pusat," tutur Hasan

Selain itu, THC menemukan pendekatan dan strategi yang dilakukan cenderung sentralistik, semuanya berasal dari Jakarta dan dipukul rata. Hal tersebut, menurutnya, cukup disayangkan karena seharusnya pendekatan dan strateginya dapat menyesuaikan kebutuhan daerah, khususnya bila ada kearifan lokal.

Di kesempatan yang sama, Staf Khusus BNPT Muhammad Suaib Tahir menjelaskan pendekatan BNPT. Menurut dia, sosialisasi berperan penting dalam menyampaikan informasi pencegahan penyebaran paham radikal.

"Kami punya 700 orang dari mahasiswa dan siswa SMA di 13 provinsi yang aktif membantu BNPT melakukan narasi perdamai-an secara aktif di online. Sekarang kami aktif di pesantren-pesantren karena punya potensi melawan paham radikal." tutur Suaib.

Suaib juga menjelaskan bebe-rapa tahun yang lalu pihak BNPT membentuk Forum Komunikasi Pemberantasan Terorisme (FKPT) di daerah. Tujuannya agar dapat menjangkau ke daerah yang menghimpun beberapa tokoh.

Awalnya semua dana diberikan ke daerah, tetapi BNPT tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas anggaran. Hal tersebut membuat BNPT kesulitan. Pola penganggaran pun akhirnya diubah. Dalam beberapa tahun terakhir semua program dan dana dikelola langsung BNPT.

Sasar polisi
Lembaga riset THC menyebut tren serangan teroris di Indonesia berganti. Teroris lebih sering menyerang polisi. Menurut Hasan, polisi diincar karena dianggap sebagai pihak yang selalu menangkal aksi terorisme.

THC mencatat serangan terorisme banyak dia-rahkan ke polisi sejak 2017 hingga 2018. "Paling tinggi polisi 74%, warga Indonesia 11%, 5% fasilitas agama, dan 10% lagi baru yang lainnya."

 Serangan teroris terbaru melukai Aipda Agus Sumartono yang berjaga di Kantor Polsek Wonokromo Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/8). IM, terduga teroris, berpura-pura melapor dan menyerang Aipda Agus dan polisi lainnya. (Medcom/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More