Selasa 20 Agustus 2019, 21:24 WIB

Percobaan dan Pembantuan dalam Delik Korupsi

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Eddy OS Hiariej | Opini
Percobaan dan Pembantuan dalam Delik Korupsi

MI/Furqon Ulya
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Eddy OS Hiariej

PASAL 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan korupsi dipidana dengan pidana yang sama.

Ketentuan ini mengisyaratkan korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga baik percobaan maupun pembantuan dianggap sama dengan perbuatan selesai atau vooltoid.

Dalam doktrin hukum pidana, percobaan merupakan perluasan dapat dipidananya suatu perbuatan meskipun tidak selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan sifat berbahayanya perbuatan tersebut.

Sedangkan, pembantuan merupakan perluasan dapat dipidananya pelaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik percobaan maupun pembantuan, pidana yang dijatuhkan adalah sepertiga dari pidana pokok yang diancamkan.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi mengingat sifat dan karakteristik tindak pidana korupsi  sebagai extraordinary crime.

Ada tujuh parameter sehingga korupsi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Pertama, delik tersebut dampak viktimisasinya sangat luas dan multidimensi. Kedua, delik tersebut bersifat transnasional terorganisasi dan didukung oleh teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika.

Ketiga, delik tersebut merupakan predicate crimes tindak pidana pencucian uang. Keempat, delik tersebut memerlukan pengaturan hukum acara pidana yang bersifat khusus.

Kelima, delik tersebut memerlukan lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenagan yang luas. Keenam, delik tersebut dilandasi oleh konvensi internasional yang merupakan treaty based crimes. Ketujuh, delik tersebut merupakan super mala per se (sangat jahat dan tercela) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (people condemnation) baik nasional maupun internasional.

Kendatipun percobaan dan pembantuan dalam delik korupsi dipidana sama dengan pidana pokok yang diancamn tanpa dikurangi sepertiga, namun kriteria percobaan dan pembantuan didasarkan pada doktrin hukum pidana yang berlaku universal. Percobaan dalam KUHP diatur pada Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Pasal 53 ayat (1) mendefinisikan sebagai berikut, 'Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri'.

Baca juga: Merdeka dari Rasywah

Berdasarkan konstruksi pasal tersebut, paling tidak ada tiga unsur percobaan. Pertama, unsur niat. Kedua, unsur permulaan pelaksanaan. Ketiga, unsur tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri.

Voornemen atau yang diterjemahkan sebagai niat adalah unsur yang bersifat subjektif dalam percobaan.

Unsur kedua dari percobaan adalah begin van uitvoering atau permulaan pelaksanaan. Ada dua teori terkait permulaan pelaksanaan. Pertama, teori objektif yang menyatakan bahwa adanya permulaan pelaksanaan jika perbuatan terdakwa harus mendekati delik yang dituju. Sedangkan teori subjektif menyatakan bahwa dipandang dari sudut niat, tidak ada lagi keraguan pelaku terhadap apa yang dilakukannya telah diarahkan pada delik yang dituju.

Sedangkan unsur 'tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri', menurut Memorie van Toelichting, untuk menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, ukuran adanya percobaan tetap mengacu pada doktrin umum dalam hukum pidana sehingga sangat mungkin terjadi – terlebih dalam operasi tangkap tangan – uang atau barang sesuatu yang dipakai sebagai objek suap belum tentu sampai ke tangan penerima suap.

Demikian pula terhadap delik yang dirumuskan secara materiil, sangat mungkin perbuatan telah selesai, namun akibat yang dilarang oleh suatu rumusan delik belum terwujud. Hal ini pun masuk dalam konteks percobaan.

Selanjutnya terkait pembantuan. Dalam pembantuan atau medeplichtige ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih.

Pertama adalah pelaku atau pembuat atau de hoofd dader. Kedua, pembantu atau medeplichtige.

Terdapat dua bentuk pembantuan. Pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Kedua, pembantuan untuk melakukan kejahatan.

Artinya, pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi, apakah dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pembantuan untuk melakukan pelanggaran tidaklah dipidana. Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan dengan cara apa membantunya atau nullus dicitur accessories post feloniam sed ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et comfortavit.

Pembantuan haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan. Kendatipun demikian tidak berarti pembantuan hanya dapat dilakukan terhadap delik-delik yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan semata, namun juga dapat dilakukan terhadap delik-delik yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kealpaan.

Terhadap kesengajaan dalam pembantuan dan pembantuan terhadap delik-delik yang mensyaratkan kesengajaan serta delik-delik yang mensyaratkan kealpaan,

Penulis berpendirian, pertama, tidak mungkin ada pembantuan jika tidak ada kesengajaan untuk membantu melakukan kejahatan. Tegasnya, syarat mutlak adanya pembantuan adalah kesengajaan.

Kedua, terkait dengan yang pertama, tidak mungkin pembantuan dilakukan karena suatu kealpaan. Hal lain dalam pembantuan adalah terkait percobaan. Pembantuan dalam percobaan untuk melakukan kejahatan dapat dipidana. Sebaliknya, percobaan untuk membantu melakukan suatu kejahatan tidaklah dapat dipidana.

Terkait pembantuan, hal terakhir yang penting diulas adalah perbedaan prinsip antara turut serta melakukan dan pembantuan.

Paling tidak ada lima perbedaan prinsip antara turut serta melakukan dengan pembantuan.

Pertama, turut serta melakukan pelanggaran dijatuhi pidana, sedangkan pembantuan dalam pelanggaran tidak dijatuhi pidana. Kedua, dalam turut serta melakukan harus ada kesengajaan untuk bekerja sama atau relasi yang sebanding, namun dalam pembantuan hal ini tidak disyaratkan.

Ketiga, dalam turut serta melakukan harus ada kerja sama yang erat di antara para pelaku. Sedangkan dalam pembantuan, orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting.

Keempat, dalam turut serta melakukan harus ada uitvoeringshandeling atau tindakan pelaksanaan. Sedangkan dalam pembantuan, pembantu hanya cukup melakukan voorbereidingshandeling atau tindakan persiapan maupun tindakan dukungan atau ondersteuningshandeling.

Kelima, meskipun yang dilakukan bukan perbuatan penyelesaian (voltooingshandeling), namun jika kerja sama para pelaku adalah sangat erat, orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu.

Terakhir, bagaimana pembantuan dalam delik korupsi, haruslah dibuktikan beberapa hal. Pertama, harus ada niat jahat dari pembantu dalam mewujudkan suatu delik. Kedua, niat jahat tersebut tidak hanya karena pembantu kenal dengan pelaku atau tidak hanya pembantu beberapa kali bertemu dengan pelaku, namun lebih dari itu harus dibuktikan bahwa substansi pertemuan tersebut benar-benar untuk mewujudkan meeting of mine antara pelaku dan pembantu untuk melakukan suatu kejahatan korupsi.

Ketiga, relasi antara pelaku dan pembantu tidak seerat dalam delik penyertaan namun harus memiliki hubungan kausalitas yang signifikan dan tetap menunjukkan niat jahat dari pelaku dan pembantu sebagai kerja sama yang nyata mewujudkan delik yang dituju.

Jika ketiga hal tersebut yang bersifat kumulatif tidak dapat dibuktikan, seseorang tidak apat dikatakan pembantuan dalam delik korupsi.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More