Selasa 20 Agustus 2019, 19:01 WIB

Wacana Pelibatan KPK di BUMN Mengemuka

Atikah Ishmah Winahyu | Ekonomi
Wacana Pelibatan KPK di BUMN Mengemuka

MI/ Rommy Pujianto
Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir menjalani pemeriksaan di Gedung KPK

 

WAKIL Direktur Visi Integritas Emerson Yuntho menilai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pemilihan atau penempatan direksi perusahaan pelat merah itu. Dia mengatakan, hal ini penting dilakukan agar Kementerian BUMN tidak menempatkan orang bermasalah sebagai direksi perusahaan serta meminimalisasi terjadinya korupsi.

"Kementerian BUMN perlu melibatkan KPK untuk program bersih-bersih di BUMN, caranya misalkan ketika ada proses penempatan Direksi, Direktur Utama, KPK dilibatkan," kata Emerson Yuntho dalam acara diskusi publik Bersih-Bersih BUMN di Jakarta, Selasa (20/8).

Baca juga: Jokowi Ajak Indonesia-Afrika Bersatu Hadapi Gejolak Ekonomi

Belakangan, wajah BUMN tercoreng karena kasus-kasus korupsi. Tercatat PT Krakatau Steel, PT Angkasa Pura II, PT Kawasan Berikat Nusantara beberapa pejabatnya terbukti terlibat kasus korupsi.

Selain itu, sambung Emerson, wacana penempatan petugas KPK di sejumlah BUMN untuk memastikan perusahaan dijalankan secara baik, profesional dan berintegritas.

"Jadi mengawal proses membangun integritas di BUMN kemudian membantu menempatkan jajaran-jajaran direksinya menjadi lebih baik. Ini pelibatan KPK saya pikir sangat signifikan, tidak hanya bicara soal aspek penindakan, tangkap orang di BUMN, tapi juga bagaimana memastikan bahwa lembaga ini tidak terjatuh pada lumpur yang sama, yakni korupsi," terangnya.

Pada kesempatan serupa, pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan berpendapat, perlu dilakukan langkah cepat dan tegas untuk memperbaiki kinerja BUMN.

"Perlu langkah tegas dari Presiden untuk mengevaluasi secara total, kita perlu memperkuat juga supaya KPK ini bisa membongkar betul, membantu pemerintah memperbaiki kinerja BUMN supaya dia bisa bekerja bagus mendistribusikan kesejahteraan," tuturnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More