Selasa 20 Agustus 2019, 17:56 WIB

Rini akan Rombak Pejabat BUMN di Tengah Moratorium oleh Presiden

Andhika prasetyo | Ekonomi
Rini akan Rombak Pejabat BUMN di Tengah Moratorium oleh Presiden

Antara/ Budi candra Setya
Menteri BUMN Rini Soemarno

 

KEMENTERIAN BUMN berencana merombak sususan pengurus di badan usaha pelat merah. Sejumlah BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memaparkan kinerja semester pertama tahun ini.

Langkah tersebut berseberangan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang para menteri Kabinet Kerja membuat kebijakan strategis, termasuk merombak para petinggi BUMN, hingga Oktober.

Menteri BUMN Rini Soemarno yang bertanggung jawab atas setiap perombakan di tubuh BUMN memastikan bahwa kebijakannya ini akan dikomunikasikan dengan Presiden Jokowi.

"Semua itu kan harus saya laporkan kepada Presiden. Nanti liat saja hasilnya," kata Rini di Jakarta, Selasa (20/8).

Baca juga: BUMN Harus Berada di Bawah Kontrol Presiden

Rini sebelumnya meminta lima BUMN untuk menggelar RUPSLB dengan agenda evaluasi kinerja semester pertama 2019 dan perubahan susunan pengurus, baik direksi maupun komisaris.

Kelima BUMN yang akan menggelar RUPSLB itu yakni PT Bank Mandiri PT Bank Tabungan Negara, PT Perusahaan Gas Negara, PT Bank Negara Indonesia dan PT Bank Rakyat Indonesia. (OL-8)

Baca Juga

MI/Andry Widyanto

Begini 4 Langkah RI Sikapi Laporan Bank Dunia soal Dampak Pandemi

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Selasa 31 Maret 2020, 17:59 WIB
Pada skenario dasar, negara berkembang di Asia Timur dsn Pasifik diprediksi akan memiliki pertumbuhan ekonomi di angka 2,1% dan...
ANTARA FOTO/Siswowidodo

Volume Penumpang Anjlok, 44 Trayek KA Jarak Jauh Dihentikan

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 31 Maret 2020, 17:55 WIB
Penurunan volume penumpang sudah sejalan dengan himbauan pemerintah agar masyarakat tetap di rumah dan menunda mudik, sebagai upaya...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Presiden: Defisit APBN Bisa Lebih dari 3% Hingga 3 Tahun ke Depan

👤Andhika prasetyo 🕔Selasa 31 Maret 2020, 17:45 WIB
Pemerintah diperkenankan melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari semula hanya 3% menjadi di atas 3% terhadap...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya