Selasa 20 Agustus 2019, 17:22 WIB

Ketua PPP Makassar Siap Pecat Anggota Legislatif Terlibat Narkoba

Lina Herlina | Nusantara
Ketua PPP Makassar Siap Pecat Anggota Legislatif Terlibat Narkoba

MI/Lina Herlina
Anggota legislatif terpilih dari PPP tertangkap karena menggunakan narkoba.

 

PIHAK Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Selasa (20/8) memastikan anggota legislatif terpilih yang tertangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Calon anggota legislatif yang diduga terlibat narkoba berinisial RT dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dalam keterangan pers di Makassar, Sulsel, Selasa (20/8), Kapolrestabes Makassar, Kombes Wahyu Dwi Ariwibowo mengatakan tersangka tertangkap di rumahnya Jalan Barukang saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu.

"Dan dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap RT, dinyatakan positif mengandung narkoba. Karenanya, ia terancam dikenai Pasal 112 dan 114 UU Tentang Narkoba dengan ancaman hukuman anatara 4 hingga 20 tahun penjara," sebut Wahyu Dwi.

Dari tangan RT, polisi mengamankan barang bukti berupa satu paket alat isap sabu, dua saset narkoba jenis sabu, dan dua linting tembakau gorilla. Dan memang masuk target operasi polisi

RT sendiri, merupakan anggota legislatif DPRD Makassar yang baru saja ditetapkan KPU Makassar sebagai anggota DPRD periode 2019-2024 terpilih, untuk daerah pemilihan II Kota Makassar meliputi Kecamatan Bontoala, Tallo, Wajo, Ujung Tanah dan Kepulauan Sangkarrang.

Menanggapi tertangkapnya kader PPP,  Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP, Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika, menegaskan setiap kader partai berlambang kakbah yang terbukti mengonsumsi barang terlarang akan dipecat dari partai.

"Narkoba itu harus dilawan bersama, jika memang terbukti narkoba, pasti kami pecat dari partai, tidak ada ampun," tandas Busranuddin.

Meski demimian, Busranuddin mengaku, masih akan menunggu keputusan dan informasi dari pihak aparat hukum serta mengikuti mekanisme partainya. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More