Senin 19 Agustus 2019, 19:12 WIB

DPRD: Anggaran Formula E Harus Dimaksimalkan

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
DPRD: Anggaran Formula E Harus Dimaksimalkan

AFP/ Andreas Solaro
Ilustrasi; Seri Formula E di Roma, Italia

 

ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) memaksimalkan anggaran yang sudah digelontorkan untuk penyelenggaraan Formula E.

"Ya kita minta jangan sampai ada anggaran yang sia-sia harus maksimal. Karena ini uang rakyat yang besar sekali. Kajiannya harus jelas," kata Ashraf di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/8).

Jakpro sebagai BUMD akan mendapat Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp305 miliar yang diajukan lewat RAPBD Perubahan 2019. Balap mobil dengan 14 seri itu rencananya akan menjadikan Jakarta sebagai salah satu tuan rumah pada musim 2020/2021.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga harus menggelontorkan dana APBD senilai Rp1,2 triliun yang terbagi atas Rp360 miliar untuk commitment fee tuan rumah Formula E dan asuransi untuk para pembalap sebesar Rp900 miliar.

"Kita juga pertanyakan rinci untuk apa anggaran sebesar itu. Lalu mereka jelaskan bahwa Jakpro harus membangun infrastruktur seperti pagar pembatas, bangku tribun penonton dan juga pengaspalan. Itu semua tidak main-main karena didatangkan dari luar negeri sesuai standarnya Formula E," ujarnya.

Baca juga: Penerapan Ganjil Genap Didemo, Dishub Tetap Lanjutkan

Ashraf berpendapat bahwa esarnya anggaran Formula E tidak akan sebanding dengan kebanggaan Jakarta sebagai tuan rumah serta capaian lainnya yang tidak bisa ditakar dengan materi.

"Itu nanti jadi kebanggaan kita. Karena hal-hal seperti itu, Jakarta nantinya dikenal dunia. Nanti ribuan media akan memberitakan Jakarta. Jadi suatu yang sangat membanggakan," tukasnya.

Ashraf yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa tidak ada anggaran pos lain yang terkena dampak karena penyelenggaraan Formula E. Menurutnya, beberapa pos anggaran yang dihapus disebabkan masalah teknis seperti terlambat lelang sehingga tidak mungkin dilanjutkan tahun ini.

"Kalau memang dibatalkan, dimundurkan, dikurangi, itu karena memang teknisnya tidak bisa. Seperti lelang itu kan tidak mungkin baru lelang pertengahan tahun begini lalu harus selesai akhir tahun. Otomatis penyelesaian di tahun depan," pungkasnya.(OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More