Senin 19 Agustus 2019, 18:47 WIB

Pemerintah Siap Distribusi 2,61 Juta Hektare Lahan Hutan

Akmal Fauzi | Humaniora
Pemerintah Siap Distribusi 2,61 Juta Hektare Lahan Hutan

MI/Rommy Pujianto
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution

 

PEMERINTAH siap melakukan redistribusi lahan hutan seluas 2,61 juta hektare (ha). Redistribusi itu merupakan program lanjutan dari reforma agraria.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan lahan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat mencakup 1,2 juta ha lahan dari Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan 1,41 juta ha lahan dari Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang tidak produktif.

"Saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kalau TORA masih terbatas pada sertifikasi, pertama sertifikasinya. Sehingga banyak yang bilang, TORA kok sertifikasi. Ya itu tahap awalnya. Sekarang kita udah siap redistribusi lahannya, minggu depan sudah mulai," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8).

Dia menjelaskan, untuk alokasi PPTKH, pemerintah berusaha melakukan percepatan redistribusi karena banyak penduduk yang tinggal di kawasan hutan membangun sejumlah fasilitas umum seperti masjid hingga perumahan.

Baca juga: 2,4 Juta Hektare Hutan Siap Dilepaskan untuk TORA

Sementara untuk alokasi lahan kedua merupakan hutan produksi untuk sektor pertanian dan perkebunan, namun sudah tidak berproduksi maksimal.

Pemerintah bisa mengalihkan fungsi dan kepemilikan lahan kepada masyarakat atau kelompok-kelompok yang membutuhkan agar bisa digunakan. Pemerintah pusat akan menggandeng pemerintah daerah untuk menentukan kepada pihak mana saja lahan patut diberikan.

"Itu akan melalui pemda, bupati, gubernur mereka bisa mengusulkan, tapi mereka harus bilang mau untuk apa. Untuk masyarakat bisa dibikin sawah misalnya, atau kebun apa," ujarnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More