Senin 19 Agustus 2019, 14:25 WIB

Urgensi Konsolidasi dan Digitalisasi Data Sawit Nasional

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami | Ekonomi
Urgensi Konsolidasi dan Digitalisasi Data Sawit Nasional

Dok. Pribadi
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dono Boestami.

 

Ada ungkapan umum yang berbunyi, “Pertanian adalah kehidupan” dan “Data adalah kehidupan.” Akan tetapi, penggeraknya ialah orang-orang--petani, peneliti, pakar teknologi informasi dan komunikasi, pengusaha, pengambil kebijakan, dan aktor lain--yang berkontribusi untuk mempertahankan kehidupan. Ungkapan tersebut menandakan bahwa data itu penting bagi upaya pengembangan sektor industri pertanian dan juga perkebunan, tak terkecuali sektor kelapa sawit.

Memang, sektor kelapa sawit mengalami pertumbuhan luar biasa selama dua dekade terakhir. Konsumsi komoditas minyak kelapa sawit telah menduduki posisi tertinggi dalam pasar vegetable oil dunia yaitu mencapai sekitar 30 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun, mengalahkan minyak kedelai sekitar 25 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,8% per tahun. Komoditas lain yang banyak digunakan yaitu minyak bunga matahari sekitar 11,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 2,2% per tahun.

Menurut data Oil World (2017), konsumsi minyak sawit dunia mencapai 39% dari total konsumsi empat minyak nabati utama. Empat hal tersebut terdiri dari minyak sawit, minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak rapeseed mencakup sekitar 87,5% dari keseluruhan konsumsi minyak nabati dan hewani global. Minyak sawit menguasai pangsa pasar terbesar yaitu 39%, minyak kedelai 33%, minyak rapeseed 19%, dan minyak bunga matahari 10%.

Saat ini Indonesia merupakan produsen sekaligus eksportir crude palm oil (CPO) nomor satu di dunia, menguasai 55% terhadap total produksi CPO di dunia, dan 57% terhadap total ekspor negara-negara di dunia. Meskipun menguasai lebih dari setengah pangsa pasar CPO di dunia, tampaknya Indonesia belum optimal meningkatkan daya saing sektor sawit. Ini tidak terlepas dari sejumlah kenyataan.

Pertama, sektor industri sawit masih harus terus melakukan inovasi melalui teknologi modern agar sebagian besar produk kelapa sawit nasional yang saat ini masih diperdagangkan dalam bentuk CPO dapat dikurangi dan lebih banyak menghasilkan produk-produk hasil hilirisasi. Padahal, dalam 10 tahun terakhir harga CPO mengalami pelemahan.

Bahkan, sejak awal 2017 hingga Juli 2018, harga CPO jatuh sebesar 20%. Ini berarti sektor sawit belum mampu memberi kan nilai tambah (added value) yang maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional. Nilai tambah akan meningkat bila kita melakukan inovasi dengan membangun industri hilir untuk mengolah produk sawit menjadi produk yang bernilai ekonomis lebih tinggi.

Kedua, sektor sawit Indonesia belum didukung oleh basis data yang kuat dan akurat. Makanya, berbagai upaya pembenahan seakanakan berjalan di tempat. Bahkan, dari waktu ke waktu sektor ini bergelut dengan makin banyak masalah. Sayangnya, sebagian besar masalah itu justru berakar pada data sawit yang tidak akurat.

 

Fluktuasi harga dan kondisi pasokan

Data yang tidak akurat itu berpengaruh signifikan terhadap fluktuasi harga CPO. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) memiliki catatan tersendiri. Menurut PASPI, harga CPO CIF Rotterdam, Belanda, pada periode 2011-2015 bergerak menurun dari US$1,200/ ton (2011) menjadi US$600/ton (2015). Hal ini disebabkan tingkat produksi empat minyak nabati utama (kedelai, rapeseed, bunga matahari, dan sawit) di periode yang sama ternyata lebih besar dari tingkat konsumsi (excess supply).

Pada 2017, tingkat produksi minyak nabati meningkat, tapi masih lebih rendah dari kenaikan konsumsi sehingga menimbulkan kondisi kelebihan permintaan (excess demand), yang kala itu diperkirakan berlanjut hingga 2018. Akibatnya, harga minyak sawit beringsut naik dan diproyeksikan menyentuh level US$731,66/ton pada 2018, tapi tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi harga pada 2011.

Dalam pengamatan BPDPKS, selama 10 tahun terakhir, minyak sawit tercatat bergerak mengikuti harga minyak kedelai dan rapeseed. Berdasarkan data perdagangan bursa komoditas Rotterdam, penurunan harga jual minyak kedelai sejak awal 2018 diikuti penurunan harga jual minyak sawit. Ratarata harga jual minyak kedelai pada September 2018 turun menjadi US$729/MT dari sebelumnya US$766/MT pada Agustus 2018.

Perang dagang antara AS dan China menyebabkan stok kedelai AS meningkat sehingga memaksa harga jual terjun bebas. Di sisi lain, rapeseed sebagai komoditas andalan Eropa mengalami kegagalan panen sepanjang Juni-Juli pasca kekeringan yang melanda benua biru tersebut. Harga jual rapeseed meningkat sejak Mei 2018 dari US$812/MT dan mencapai puncak di Agustus 2018 sebesar US$853/MT.

Jika dibandingkan kondisi pada 2015, pergerakan harga minyak sawit tidak mengikuti pergerakan minyak kedelai dan rapeseed, terutama di periode semester kedua. Harga minyak sawit terjun bebas pada Agustus dan September di tahun tersebut masing-masing sebesar US$551/MT dan US$533/ MT.

Sementara itu, harga minyak kedelai dan rapeseed stabil di rata-rata harga masing-masing US$750/MT dan US$770/MT.

Sepanjang 2018, terjadi penurunan harga CPO yang menyebabkan harga jual rata-rata tergerus 17,8% menjadi US$504/ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya US$613/ton. Pada periode 29 Juni 2018 hingga 15 Maret 2019, harga CPO berfluktuasi antara titik tertinggi US$627,24/ ton dan titik terendah US$512,58, sehingga mencapai angka rata-rata US$562,61/ton.

Selanjutnya selama semester I 2019, harga CPO global juga masih terpantau melemah pada kisaran US$510-US$550/ton dengan harga rata-rata US$528,4/ton. Pelemahan harga CPO tersebut sudah tentu menekan harga tandan buah segar (TBS) yang membuat pendapatan petani merosot.

Terlepas dari persoalan analisis teknikal pergerakan harga, merosotnya harga CPO dunia juga tergantung dari kondisi pasokan yang berlebih dibandingkan dengan kebutuhannya. Sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia, besaran produksi CPO Indonesia turut menentukan kondisi suplai CPO dunia.

Saat ini secara umum kita mencatat bahwa publikasi produksi CPO Indonesia berada pada kisaran 38 juta sampai 40 juta Ton. Akan tetapi, jika menilik pada angka ekspor yang dicatat BPDPKS pada 2017 yang menunjukkan angka 37 juta ton, boleh jadi produksi kita lebih besar lagi. Memang seluruh angka ekspor yang dicatat tersebut tidak seluruhnya merupakan komoditas CPO, tetapi termasuk produk-produk turunannya juga.

Namun, kalau kita mengasumsikan bahwa total ekspor sebesar 70% dari total produksi, sangat mungkin angka produksi CPO Indonesia sudah berada di atas 50 juta ton saat ini. Artinya, over supply CPO sedang berlangsung. Itulah sebabnya harga CPO dunia terus merosot.

Persoalannya, kita sendiri tidak dapat memastikan angka produksi CPO yang paling akurat. Karena itu, konsolidasi data menjadi sangat penting untuk dilakukan saat ini.

 

Konsolidasi data

Tak dapat dipungkiri bahwa data sawit sangat terkait dengan stabilitas harga CPO. Untuk dapat melakukan upaya stabilitas harga CPO dibutuhkan data yang akurat mengenai kondisi pasokan dan permintaan CPO.

Untuk mengetahui kondisi pasokan CPO, diperlukan data yang akurat terkait dengan luas lahan dan sebaran perkebunan sawit, tingkat produktivitas tanaman sawit, serta kemampuan pabrik kelapa sawit mengonversi TBS menjadi CPO. Saat ini terdapat kecenderungan perbedaan data luas lahan sawit dan pada akhirnya terdapat perbedaan data produksi CPO yang signifikan.

Jika membiarkan data sawit tetap bervariasi seperti sekarang, Indonesia akan terus mengalami kesulitan dalam melakukan estimasi jumlah pasokan CPO. Itu berarti juga kita akan terus mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi jumlah serapannya. Bahkan, kita juga tetap mengalami kesulitan untuk memperluas pasar ekspor CPO.

Kesulitan itu akan berujung pada ketakberdayaan untuk membuat kebijakan dalam mengendalikan harga CPO, menstabilkan harga TBS, dan meningkatkan taraf hidup para petani sawit.

Memang, patut disyukuri bahwa untuk maksud tersebut, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Pertanian berkerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang sedang melakukan konsolidasi data melalui penyamaan metodologi (metode sensus, survei/ sampling, administrasi pelaporan, dan sistem database secara online) untuk memperoleh satu data kelapa sawit secara nasional.

Verifikasi dan validasi data laporan selanjutnya melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lain di kabupaten/ kota serta provinsi. Hingga pada akhirnya data tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat. Akan tetapi, upaya konsolidasi data tersebut masih harus dilanjutkan dengan melakukan ground checking untuk mengetahui tingkat produktivitas kebun sawit serta mengukur tingkat efisiensi pabrik kelapa sawit dalam menghasilkan CPO.

Untuk dapat melakukan tahapan lanjutan konsolidasi data tersebut, diperlukan penyusunan metodologi yang baik serta kerja sama antarberbagai pihak. BPS diharapkan dapat melakukan tindak lanjut proses konsolidasi data sawit tersebut. Sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan dalam bidang statistik, BPS memiliki segudang pengalaman dan keahlian yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan data di sektor kelapa sawit.

 

Digitalisasi data sawit

Kini dunia sedang memasuki era industri 4.0 atau digitalisasi. Karenanya, kita berharap di samping melakukan konsolidasi data, sektor kelapa sawit juga dapat memanfaatkan sistem dan teknologi digital seperti internet of things (IoT), advance robotic (AR), artificial intelligence (AI), dan digitalized infrastructure (DI) di sektor kelapa sawit, agar dapat memproduksi dan mengelola data sawit nasional. Pasalnya, pemanfaatan teknologi digital di industri sawit, memudahkan kita mendeteksi lokasi kebun sawit, menangkap lokasi dan gambar tanaman sawit, serta mengidentifikasi perkembangan kesehatan tanaman sawit dan mutu buah sawit dengan tingkat presisi yang tinggi.

Dalam konteks manajemen perkebunan sawit, pemanfaatan sistem dan teknologi digital akan memudahkan para manajer lapangan untuk memantau aktivitas para karyawan di kebun sawit, mengenali kesehatan tanaman sawit, dan menentukan kualitas buah sawit/TBS secara real-time tanpa harus hadir secara fisik di kebun sawit. Selain itu, mereka dapat dengan mudah mentransfer data dari kebun sawit ke lembar spreadsheet di komputer, kemudian membuat laporan kinerja mengenai karyawan, kondisi kebun dan buah sawit kepada pimpinannya.

Dari uraian di atas, tak dapat dipungkiri lagi bahwa konsolidasi dan digitalisasi data sawit merupakan suatu langkah penting dan tak boleh ditawar-tawar lagi. Langkah tersebut perlu diambil agar kita memiliki data sawit yang tunggal, rinci, akurat, dan real time.

Di atas basis data yang demikian, pemerintah dimudahkan untuk menyusun blue print dan strategi pengembangan industri sawit, dari hulu hingga hilir secara tepat. Hal tersebut meliputi pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang dibutuhkan untuk proses distribusi sawit dan penyediaan layanan informasi bagi petani sawit di 20 provinsi, khususnya informasi harga TBS real time sebagai referen si bagi petani dalam melakukan transaksi penjualan TBS.

Data itu juga akan sangat membantu para pengusaha perkebunan sawit dan petani swadaya sawit untuk mengetahui jumlah produksi sawit. Bagi pemilik pabrik kelapa sawit, data itu bermanfaat dalam menentukan kapasitas produksi.

 

Data petani sawit rakyat

 Selain konsolidasi data luas lahan dan tingkat produktivitas kebun sawit serta data produksi CPO, sudah selayaknya kita memiliki data petani sawit rakyat yang lebih akurat. Data tersebut seharusnya bukan hanya jumlah petani sawit secara makro, tetapi juga mikro yang memuat informasi nama dan alamat, jumlah anggota keluarga, data profil kebun, pendidikan, kepemilikan aset, kepesertaan program bantuan pemerintah lain, serta berbagai data lain yang dapat mengetahui tingkat kesejahteraan petani sawit rakyat.

Tujuan keberadaan data mikro petani sawit rakyat yakni memperbaiki tingkat ketepatan sasaran pemberian bantuan. Dengan data ini, kita dapat mengetahui kepada petani yang perlu diberikan dukungan serta bentuk dukungan yang tepat. Ini sejatinya bukan saja bagi petani sawit tersebut tetapi juga keluarganya.

Saat ini pendataan telah dimulai bagi para penerima bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Akan tetapi, kita membutuhkan data yang jauh lebih banyak lagi untuk 2,5 juta petani sawit rakyat yang tersebar di 20 provinsi di Tanah Air. Diharapkan BPS dapat membantu pengembangan metodologi pendataan, melakukan proses pendataan, sampai pada penggunaan metode proxy means test (PMT) dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani sawit rakyat.

Harapannya, kita dapat memperoleh data mikro petani sawit rakyat, seperti data terpadu penanganan fakir miskin yang saat ini digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan sejumlah program bantuan sosial dan subsidi termasuk bantuan raskin (beras miskin), Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), serta Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

Dengan data yang akurat, sektor kelapa sawit diharapkan bertumbuh menjadi sektor industri yang efisien dan berdaya saing tinggi. Akhirnya, sektor ini mampu meningkatkan kesejahteraan hidup 20 juta masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional.

Penulis Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Dono Boestami. (S3-25)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More