Senin 19 Agustus 2019, 14:23 WIB

Mendagri Imbau Pejabat Daerah tidak Keluarkan Pernyataan Sensitif

Insi Nantika Jelita | Nusantara
Mendagri Imbau Pejabat Daerah tidak Keluarkan Pernyataan Sensitif

MI/Rommy Pujianto
Mendagri Tjahjo Kumolo

 

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pejabat daerah untuk menahan diri dalam memberikan pernyataan yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa di ibu kota Papua Barat, Manokwari.

"Kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota maupun perangkat untuk menahan diri. Tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya," ujar Tjahjo di Gedung Kementrian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (19/8).

Kerusuhan di Manokwari pecah akibat massa memprotes insiden dugaan kekerasan dan pengusiran mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, Jumat (16/8).

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengungkapkan bahwa pihaknya menyayangkan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang.

Baca juga: Polri Turunkan Tujuh SSK untuk Atasi Situasi di Manokwari

Sofyan menekankan Pemkot Malang bertindak tegas dengan memulangkan oknum atau mahasiswa Papua yang terlibat anarkis tersebut. Akibatnya, mahasiswa Papua Barat tidak menerima hal tersebut.

"Saya kira ini adalah sesuatu hal yang dipicu atas adanya pernyataan yang perlu digali lagi. Kami terus bentuk tim di polpum (Politik dan Pemerintahan Umum), untuk memonitor. Kami minta Kasbangpol (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) untuk terus koordinasi dengan TNi dan polri," terang Tjahjo.

"Koordinasi ini juga melibatkan tokoh masyarakat, pejabat, karena panutan masyarakat. Kami mendukung upaya Gubernur Papua Barat maupun Gubernur Papua, termasuk Gubernur Jatim untuk duduk bersama membentuk tim. Guna menenangkan kondisi saat ini," tandas Tjahjo.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More