Senin 19 Agustus 2019, 09:23 WIB

Jangan lagi Repotkan Jokowi soal Pemilihan Menteri

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Jangan lagi Repotkan Jokowi soal Pemilihan Menteri

ANTARA /Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/8/2019)

 

PENGAMAT politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno, menegaskan bahwa partai politik harus berhenti melakukan manuver dan membuat kegaduhan politik terkait dengan jatah menteri di kabinet nanti. Dia mengingatkan pembentuk­an kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Hakikat politik itu mengejar kekuasaan sebanyak-banyaknya. Cuma ada baiknya kalau permintaan jatah menteri itu tidak perlu diumbar ke publik,” kata Adi saat dihubungi, kemarin.

Soal jatah menteri yang akan membantu Jokowi di pemerintahannya periode kedua, 2019-2024, menjadi sorotan karena beberapa partai politik merasa berhak mendapatkan kursi banyak. Meski Jokowi telah merampungkan susunan kabinet, dikhawatirkan masih ada parpol yang bermanuver untuk mengubah putusan itu.

Menurut Adi, parpol harusnya mengumbar politik kenegarawan­an dan politik tanpa syarat. Hal itu akan berimplikasi baik pada parpol tersebut.

Lagipula, imbuh Adi, posisi menteri sepenuhnya hak presiden sehingga tak perlu ada kegaduhan hanya demi meminta jatah di kabinet. “Jatah menteri itu, ya hak prerogatif presiden, jadi harusnya jangan dibebani. Presiden tidak perlu direpotkan soal urusan menteri,” tandasnya.

Parpol pendukung seharusnya juga tidak perlu saling ngotot perihal jatah menteri kendati itu sudah menjadi tradisi ketika calon yang mereka usung menang. Berapa pun jumlah yang diberikan oleh presiden, partai harus menerima dengan penuh tanggung jawab. “Toh, Presiden sudah tahu partai mana yang dikasih banyak mana yang sedikit. Jokowi di periode ini pasti dan harus lebih independen dan otonom dalam menentukan siapa para pembantunya.’’

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengaku tidak tahu-menahu soal pembentukan kabinet oleh Jokowi. “Saya tidak tahu, itu kan hak prerogatif presiden, saya tidak tahu,” tuturnya.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding­ juga mengatakan belum mendapat informasi perihal pembentuk­an kabinet. Yang pasti, masalah itu merupakan hak prerogatif presiden dan PKB akan menghormatinya. (Mir/X-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More