Senin 19 Agustus 2019, 09:00 WIB

Manajemen Perkara di MK makin Baik

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Manajemen Perkara di MK makin Baik

MI/NOHAMAD IRFAN
Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani.

 

LEMBAGA Setara Institute melakukan penelitian terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam jangka waktu setahun sejak 10 Agustus 2018 hingga 18 Agustus 2019. Penelitian tersebut merupakan bagian dari partisipasi ­penilaian hakim dalam rangka peringatan Hari Konstitusi.

Berdasarkan hasil penelitian, MK telah mengeluarkan 91 putusan uji materi UU dalam setahun ini. Keputusannya, 5 dikabulkan, 50 ditolak, 31 tidak dapat diterima, dan 5 produk hukum yang berbentuk ketentuan ketetapan.

“Dari 91 putusan tersebut, secara garis besar dikategorikan pada cluster isu hak sipil dan politik (32) putusan, hak ekonomi, sosial, dan budaya (24) putusan, dan (35) putusan terkait isu rule of law,” jelas peneliti hukum dan konstitusi Setara Institute, Inggrit Ifani, di Jakarta, kemarin.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, menambahkan, kinerja MK dalam setahun ini mengalami kemajuan, terutama dalam hal manajemen konstitusi. “Ada perubahan signifikan pada batasan waktu dan perkara, lalu pengaturan proses dismis­sal yang berujung penghemat­an anggaran,” jelas Ismail.

Penghematan itu terjadi karena perkara yang tidak layak untuk diperiksa segera diputus MK. Hal itu berbeda dengan kegemaran untuk menggelar sidang berkali-kali untuk perkara yang sebetulnya tidak layak untuk dipe-riksa labih lanjut.

Selain itu, aspek pengambil-an putusan juga mengalami peningkatan disiplin. Dalam setahun terakhir, tidak ditemukan putusan ultrapetita (memutus melebihi apa yang dimohonkan). “Sebelumnya sering terjadi. Ini suatu kemajuan disiplin MK sesuai kewenangan yang dimilikinya,” ujar Ismail.

Mahkamah, lanjut Ismail, melakukan praktik ultravires (melebihi batas kewenangannya). Namun, hal itu justru berbobot positif. Selama tidak melangkahi kewenangan DPR, hal itu dapat dibenarkan dalam konteks judicial activism (aktivisme yudisial). (Mir/P-3)

Baca Juga

Dok. Bakamla RI

Cegah Covid-19, Bakamla Pastikan TKI Kembali Lewat Jalur Legal

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 31 Maret 2020, 20:05 WIB
TKI yang pulang melalui jalur tikus khususnya dari Malaysia akan diarahkan ke dua pelabuhan resmi yakni Batam dan Tanjung Balai Karimun...
MI/M Irfan

Anggota Fraksi NasDem DKI Sumbang Gaji 5 Bulan untuk Covid 19

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 31 Maret 2020, 19:00 WIB
Atas dasar kemanusian seorang anggota DPRD DKI sumbangkan gaji dan tunjangan selama lima bulan kedepan untuk penanganan covid 19 di Ibu...
Ilustrasi

PLN Akan Bebaskan Tagihan Listik 450 Va

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Selasa 31 Maret 2020, 18:51 WIB
PLN bebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (Va) serta diskon pembayaran 50 persen untuk tujuh juta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya