Senin 19 Agustus 2019, 09:00 WIB

Manajemen Perkara di MK makin Baik

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Manajemen Perkara di MK makin Baik

MI/NOHAMAD IRFAN
Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani.

 

LEMBAGA Setara Institute melakukan penelitian terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam jangka waktu setahun sejak 10 Agustus 2018 hingga 18 Agustus 2019. Penelitian tersebut merupakan bagian dari partisipasi ­penilaian hakim dalam rangka peringatan Hari Konstitusi.

Berdasarkan hasil penelitian, MK telah mengeluarkan 91 putusan uji materi UU dalam setahun ini. Keputusannya, 5 dikabulkan, 50 ditolak, 31 tidak dapat diterima, dan 5 produk hukum yang berbentuk ketentuan ketetapan.

“Dari 91 putusan tersebut, secara garis besar dikategorikan pada cluster isu hak sipil dan politik (32) putusan, hak ekonomi, sosial, dan budaya (24) putusan, dan (35) putusan terkait isu rule of law,” jelas peneliti hukum dan konstitusi Setara Institute, Inggrit Ifani, di Jakarta, kemarin.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, menambahkan, kinerja MK dalam setahun ini mengalami kemajuan, terutama dalam hal manajemen konstitusi. “Ada perubahan signifikan pada batasan waktu dan perkara, lalu pengaturan proses dismis­sal yang berujung penghemat­an anggaran,” jelas Ismail.

Penghematan itu terjadi karena perkara yang tidak layak untuk diperiksa segera diputus MK. Hal itu berbeda dengan kegemaran untuk menggelar sidang berkali-kali untuk perkara yang sebetulnya tidak layak untuk dipe-riksa labih lanjut.

Selain itu, aspek pengambil-an putusan juga mengalami peningkatan disiplin. Dalam setahun terakhir, tidak ditemukan putusan ultrapetita (memutus melebihi apa yang dimohonkan). “Sebelumnya sering terjadi. Ini suatu kemajuan disiplin MK sesuai kewenangan yang dimilikinya,” ujar Ismail.

Mahkamah, lanjut Ismail, melakukan praktik ultravires (melebihi batas kewenangannya). Namun, hal itu justru berbobot positif. Selama tidak melangkahi kewenangan DPR, hal itu dapat dibenarkan dalam konteks judicial activism (aktivisme yudisial). (Mir/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More