Minggu 18 Agustus 2019, 23:06 WIB

Mendagr Fokus Peningkatan Kualitas ASN di Daerah

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
Mendagr Fokus Peningkatan Kualitas ASN di  Daerah

Antara/Zabur Karuru
Tjahjo Kumolo

 

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan perlunya peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), khususnya di lingkungan kementeriannya serta secara umum di jajaran pemerintah daerah.

Tjahjo mengatakan pihaknya melakukan pelatihan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) daerah di tiap provinsi dan di tiap kabupaten/kota.

"Saat ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, provinsi dan kabupaten/kota sudah satu bahasa, gerak dan langkah dalam pengembangan ASN pemerintahan dalam negeri," kata Tjahjo melalui keterangannya, Minggu (18/8).

Baca juga: Parpol Diminta jangan Ribut Berebut Kursi Menteri

Tjahjo merinci, sejak 2015 sampai Juni 2019 telah dilakukan program pengembangan kompetensi, antara lain pendidikan politik, pelatihan struktural serta fungsional dengan melibatkan ratusan ribu ASN di daerah.

Tjahjo mengatakan pendidikan politik melalui pembekalan kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah bagi kepala daerah telah menghasilkan 684 alumnus.

Kemudian, pendidikan politik melalui orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD memiliki sebanyak 124.901 alumnus.

Lalu, Diklat struktural melalui program peningkatan kompetensi pejabat pengawas di lingkungan Kemendagri dengan 774 alumnus.

Selanjutnya, Diklat struktural melalui program Diklat kepemimpinan mencetak 6.100 alumnus.

Kemudian, Diklat struktural melalui program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri menghasilkan 73 alumnus

Terakhir, Diklat fungsional melalui program pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional P2UPD dengan 889 alumnus

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan untuk para lulusan IPDN. Kini, yang telah menyelesaian pendidikan harus menjalani penempatan tugas di wilayah pelosok-pelosok terpencil terlebih dahulu, terutama perbatasan-perbatasan.

"Wilayah di tempat tugasnya, praja IPDN diprioritaskan membantu perangkat-perangkat desa, kelurahan, serta kecamatan daerah pelosok agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat serta untuk menguatkan spirit bahwa pamong itu guna perekat NKRI," kata Tjahjo. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More